banner-1

Hukrim

13 Dewan Melanggar UU, Panwas: Kami Tunggu Putusan BK DPRD Makassar

Makassar, metrotimur.com – Selain desakan massa, Panwas Makassar juga menunggu balasan surat rekomendasi yang dlayangkan kepada pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD Makassar terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh Gabungan Aksi Fraksi (GAS) Appi – Cicu.

Desakan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Makassar Cinta Demokrasi mendesak BK DPRD Makassar dikantor DPRD Makassar, senin (9/4/18) untuk segera memproses 13 anggota dewan yang tergabung dalam Gabungan Aksi Fraksi (GAS) Appi – Cicu. Selain pengakuan anggota GAS itu sendiri yakni Lisdayanti Sabri dan anggota BK,Iqbal Djalil, menyatakan bahwa giat GAS Appi Cicu adalah sebuah kekhilafan atau kesalahan, Panwaslu Kota Makassar menunggu hasil keputusan BK secara tertulis.

“Kami sudah jauh sebelumnya sudah kami layangkan surat rekomendasi tersebut, berdasarkan laporan resmi dan kajian alat – alat bukti yang kami kumpulkan, bahwa secara hukum, giat GAS Appi – Cicu masuk dalam kategori pelanggaran pemilu dengan cara menggunakan fasilitas negara dengan mengkampanyekan salah satu paslon tertentu, ” kata Maulana, rabu (11/4/18).

Diketahui pengakuan anggota GAS Appi – Cicu yakni Lisdayanti Sabri dan anggota BK, Iqbal Djalil kepada perwakilan massa Aliansi Masyarakat Cinta Demokrasi di ruang aspirasi DPRD Makassar, senin (9/4/18), Linsdayanti mengatakan ” Kami salah dan kami minta maaf ” ucapa Lisdayanti. Sementara Ikbal Djalil selaku anggota BK juga menyampaikan hal yang sama “Giat tersebut adalah sebuah kehilafan dan kehilafan itu adalah kesalahan, ” kata Iqbal Djalil, senin (9/4/18).

Menurut Humas Panwas, Maulana menjelaskan, “Sejauh ini kami tinggal menunggu hasil putusan dari BK DPRD Makassar untuk 13 legislator sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang telah kami layangkan, dimana dalam rekomendasi tersebut ke 13 anggota dewan tersebut telah melanggar UU pilkada, ” jelas Maulana, rabu (11/4/18).

Baca juga :  Pengurus IWO Karimun 2017-2022 Resmi Dilantik

Lanjut Maulana, pihaknya percaya BK DPRD Makassar akan bersikap professional menindaki 13 legislator tersebut.

“Kami percaya BK akan bekerja profesional dalam menegakkan hukum yang harus kita tunduk diatasnya tanpa tebang pilih, siapapun orang dan jabatannya, ” kata Maulana.

Maulana menambahkan dan berharap, “Dengan maksimalnya langkah kami (Panwas) untuk menegakkan keadilan pemilu. Kami tentu mengharapkan suport dari banyak pihak untuk dapat bersama kami mengawasi pemilihan dan memastikan pilkada ini berjalan sesuai dengan prinsip – prisnsip demokrasi, ” Kunci Maulana. (Sqd 05).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top