banner-1

Hukrim

Akibat Tidak Paham, KPU Makassar Ciptakan Pilkada Tanpa Paslon

Makassar, metrotimur.com – Panwas Kota Makassar menegaskan, bahwa sikap KPU tidak menindak lanjuti perintah putusan hasil sidang Panitia Musyawarah sengketa Pilkada Makassar, menjadikan Pilkada Makassar tanpa paslon.

Dari keterangan Humas Panwas Kota Makassar, Moh. Maulana, SH, MH mengatakan, bahwa hal yang paling mendasar adalah merujuk kepada putusan sidang musyawarah sengketa Panwaslu. Menurut Maulana, dalam putusan tersebut itu sangat mengikat bagi KPU.

“Bagi KPU tidak alasan untuk mengingkari putusan Panwaslu. Dalam putusan Panwaslu menyatakab bahwa SK 64 penetapan itu batal demi hukum, ” kata Maulana, jum’at (18/5/18).

Nah tindak lanjut sebagaimana didalam Perbawaslu pada pasal 4, disitu frasa wajib bagi KPU untuk menindak lanjuti putusan Panwaslu dan rentang waktu 3 (tiga) hari. Ketika KPU tidak melaksanakan frasa perintah itu, kata Maulana, itu artinya seluruh tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPU sangat tidak berdasar.

” Nah itulah maksud frasa perintah Panwaslu kemarin, artinya KPU wajib menindak lanjuti bukan malah ingkar dari frasa wajib itu, dengan kata lain KPU tidak paham soal frasa itu, ” terang Maulana.

Terkait alasan – alasan yang dimaksudkan oleh KPU dalam menolak keputusan Panwaslu, seperti surat yang dilayangkan kepada Panwas akan tetap pada putusan MA, Panwas menilai bahwa KPU tidak memahami putusan Panwaslu.

“Putusan Panwaslu itu jelas apa yang terurai didalamnya, apa yang menjadi objek sengketa. Bagaimana kedudukan para pihak, baik pemohon dan termohon, inilah yang kami sebut KPU tidak memahami, ” kata Maulana.

Sementara itu Tim hukum DIAmi, Adnan Buyung Azis mengungkapkan, bahwa KPU memang tidak memahami apa yang menjadi objek sengketa yang diajukan DIAmi. Selain itu, menurut Adnan Buyung, sikap KPU sepertinya ada keganjilan dan keanehan tiba – tiba menolak perintah Panwaslu.

Baca juga :  Saksi Ahli: Jika Syarat Paslon Terpenuhi, Penetapan KPU Sah

“Jadi selain tidak membaca secara utuh putusan Panwaslu, KPU juga tidak memahami objek sengketanya. Kemudian ada keganjilan dengan sikap KPU, sepertinya ada yang aneh dengan sikap KPU, misalnya menutupi publik terkait jadwal Plenonya, kemudian tidak jelasnya apa hasil plenonya dan yang paling aneh justru KPU malah menunda nunda pengambilan keputusan, itu kan aneh dan sepertinya ada sesuatu yang ganjil, ” kata Adnan Buyung Azis.

Terkait SK 64, dengan lahirnya putusan Panwaslu, kata Adnan Buyung, maka secara hukum, SK 64 itu batal demi hukum, sebagaiman dalam putusan Panwas yang memerintahkan termohon (KPU) untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Paslon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar 2018 yang memenuhi syarat, yakni Paslon Munafri Aripuddin – Andi Rahmatika Dewi dan Paslon Moh. Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti.

Kemudian kata Adnan, Panwas dalam putusannya kembali memerintahkan termohon (KPU) untuk menindak lanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar paling lambat 3 ( tiga) hari sejak putusan tersebut dibacakan, kata Adnan Buyung.

Jadi masyarakat tentu harus memahami bahwa dengan ketidakpahaman KPU atas putusan Panwas, pilkada Makassar dipastikan tidak ada paslon, sampai KPU menerbitkan SK baru kembali berdasarkan perintah putusan panitia pengawas pemilihan Umum Kota Makassar, kunci Adnan Buyung Azis. (Sqd05).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top