W3.CSS
Makassar

Akibat Ulah DP2 Makassar, Alas Hak Kepemilikan dan Pengelolaan Lahan RPH Dipertanyakan

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Direksi Perusahan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar pertanyakan legalitas kepemilikan lahan RPH dan kewenangan pengelolaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dirops RPH, Ahmad Susanto sebagai bentuk sikap atas rencana pembangunan Rumah Kompos dan IPAL diatas lahan Komplek Karyawan RPH. Menurutnya, seharusnya Dinas Perikanan dan Peternakan kota Makassar mengajak duduk bersama pihak Direksi RPH.

“Seharusnya DP2 ini melibatkan kami sebagai Direksi jika memang ada agenda ini. Tapi sampai saat ini kami tidak tahu seperti apa bentuknya dan seperti apa pengelolaanya, itu dulu,” kata Ahmad, jum’at (20/6/2020).

Yang kedua lanjutnya, terkait lahan, sampai saat ini kan belum jelas, apakah lahan tersebut merupakan aset pemerintah yang diserahkan pengelolaanya kepada DP2 atau kepada siapa.

“Kan rancuh ini barang kalau hak pengelolaanya belum jelas kemudian DP2 tiba – tiba menjadi leading sektor di wilayah RPH, apa legalitas hukumnya dan seperti apa keberadaan Direksi RPH selama ini, “ ungkapnya.

Herannya lagi sikap DP2 Kota Makassar, selain tidak melibatkan kami sebagai Direks RPHt, tiba – tiba karyawan di usir dari rumah dinas ini dan ini tentu sebuah masalah baru yang penting untuk semua stakholder terkait untuk duduk bersama untuk mencari solusinya.

“Kan tidak elok juga kalau sikap DP2 Makassar, dalam hal ini Abdul Rahman Bando tanpa ada sosialisasi ke warga kompleks Karyawan RPH, kemudian langsung main gusur saja, apalagi situasi pandemi ini, mereka itu manusia seharusnya diberlakuan sebagai manusia, mereka bukan seperti ternak yang diusir keluar dari kandangnya, “ tegas Ahmad Susanto.

Saat dikomfirmasi terkait alas hak kepemilikan lahan RPH Makassar, Ahmad Susanto mengatakan, soal alas hak kepemilikan lahan RPH tentu domainya pihak Pemkot Makassar,kami hanya pengelola,  artinya itu dulu yang harus diperjelas kedudukan hukumnya, sampai saat ini kami juga Direksi tidak pernah melihat seperti bukti kepemilikan lahan RPH, tidak tahu kalau DP2 punya tidak dasar hukum atau seperti apa.

Baca juga :  Giat Kemanusiaan, Danny Pomanto Pimpin Langsung Pemutusan Rantai Virus Corona

Soal pembangunan moderenisasi pembangunan tentu kami sangat setuju dan berharap dengan adanya moderenisasi tersebut bisa mensupport target – target capaian RPH dalam meningkatkan pendapatan Daerah, itu kami sangat harapkan, “Tapi sisi lainnya sebelum itu kan harus jelas dulu kedudukan hukumnya, mulai dari kepemilikan lahan dan pengelolaanya, “ terangnya.

Ahmad Susanto menambahkan, bahwa DP2 telah melampaui batas kewenanangannya karena masuk ke area tekhnis yg merupakan tanggung jawab direksi RPH.

“Inikan agak lucu juga menurut kami, DP2 sangat jauh melampaui batas kewenangan karena sudah masuk dalam area tekhnis di wilayah RPH, “ kunci Ahmad Susanto.

Diketahui sebelumnya, jum’at sore (19/6/2020) warga Kompleks Karyawan RPH mempertanyakan apa alasan Pemkot Makassar melayangkan surat pengosongan rumah karyawan RPH secara mendadak.

Sofyan salah seorang karyawan RPH yang menghuni rumah dinas, kecewa terhadap sikap Pemkot Makassar, dimana sofyan menilai sikap pemkot makassar sama sekali tidak menunjukkan sikapnya sebagai pemerintahan yang berwibawa. Pasalnya kata Sofyan, kami tiba – tiba harus kosongkan rumah dinas yang kami tinggali, tidak tahu kenapa sifatnya dadakan.

“Heran tiba – tiba ada surat pengosongan rumah dinas, tidak ada sosialisasi tidak ada penyampaian dalam rangka apa dan untuk apa, makanya kami juga bersikap, artinya kami sama sekali tidak menampik bahwa yang kami tinggali adalah milik pemerintah, tetapi kenapa DP2 yang bersikap kenapa bukan Direksi RPH, “ kata Sofyan.

Dari data yang berhasil dihimpun, jumlah Rumah Dinas karyawan RPH Kota Makassar yang akan dikosongan sebanyak 18 unit dengan jumlah penduduk 56 jiwa.

Foto: Andi Asong (batik merah) PPK Dinas Peternakan Pemprov Sulsel, jum’at sore (19/6/2020) di Kompleks Rumah Dinas Karyawan RPH Makassar.

Senada dengan Itu, Andi Asong Selaku PPK dari Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya persoalan seperti yang disampaikan oleh Sofyan. Dari keterangan yang disampaikan oleh Andi Asong di depan warga dan Dirut RPH, bahwa informasi yang sampai ke Pemprov Sulsel semua sudah clear.

Baca juga :  Camat Manggala Harapkan Kerjasama PK5 Agar Patuhi Aturan

“Untung kami tahu hal ini dan baru sekarang kami tahu setelah ada riak – riak seperti ini. Setahu kami berdasarkan DP2 Makassar, semua sudah selesai, bahkan dipertegas lagi dari Pemkot Makassar, bahwa rumah dinasnya sudah rata dengan tanah dan tidak adalagi persoalan – persoalan, nah itu pemberitahuan yang masuk dari Pemkot Makassar, makanya hari ini kami star bekerja, “ ungkap Andi Asong, jum’at siang (19/6/2020) di Rumah Dinas Karyawan RPH Tamangapa.

Oleh karena itu kami akan kembali mempertanyakan kepada Pemkot Makassar, kenapa informasi yang disampaikan berbeda dengan fakta lapanganya, persoalan ini akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur dan pak Wagub, sambungnya.

Saat dikomfirmasi soal jenis rencana pekerjaan pembangunannya, Andi Asong menyampaikan, bahwa pihaknya akan membangun fisik RPH Moderen, dimana lahannya adalah tanah yang ditempati saat ini rumah karyawan RPH menjadi Rumah Kompos dan instalasi menuju ipal sebagai satu kesatuan fungsi dari RPH Moderen dengan total anggaran pembangunan fisik 8,5 miliar.

Soal kewenangan dalam anggaran ini, melalui Dinas Peternakan pemprov Sulsel diberi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan fisiknya, terkait lahan itu merupakan kewenangan Pemkot Makassar, termasuk soal pengosongan penghuni rumah karyawan RPH.

“Jadi kami dari pemprov sulsel, tidak mengurusi soal lahan termasuk alas haknya atau pengosoangan rumah dinasnya, kan semua tugas masing – masing. Jadi kami itu kaget ternyata kata DP2 Makassar sudah rata dan aman, faktanya tidak seperti itu, sekali lagi untung kami turun langsung hari ini, sehingga kami baru tau kondisinya, “ kata Andi Asong. (Ri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top