W3.CSS
Hukrim

Aktivis HAM Sarankan Penerapan Perwali 31 Tahun 2020 Kota Makassar Harus Lebih Hati – hati

MAKASSAR,  METROTIMUR.COM –  Setelah Pemkot Makassar membantah adanya pembekuan KTP terhadap pelanggar Perwali 31 tahun 2020, Penyitaan KTP bagi pelanggar Protokol Kesehatanpun mendapat tanggapan dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Aktivis HAM Zulkifli Hasanuddin menyarankan, dalam penerapan Perwali 31 tahun 2020 Pemkot Makassar harus lebih berhati – hati lagi. Menurutnya ia sangat mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai covid 19 di Kota Makassar dengan melahirkan Peraturan Wali kota no 31 tahun 2020.

“Kita dukung upaya Pemerintah dalam memutus mata rantai covid 19, Sehingga saran saya, pemerintah harus berhati-hati dalam menegakkan Perwali 31 tahun 2020, jangan sampai kesannya orang yang melanggar Perwali seolah-olah diperlakukan seperti pelaku tindak pidana, “ kata Zulkifli, selasa (23/6/2020).

Kemudian, adanya sanksi pembekuan KTP bagi warga yang tidak menggunakan masker dalam rangka penegakan perwali no 31 tahun 2020, adalah tindakan hukum yang salah. Demikian halnya kalau melakukan penyitaan KTP bagi warga yang tidak menggunakan masker, menurut Zulkifli, tindakan inipun keliru dalam memahami Perwali no. 31 tahun 2020 khususnya Pasal 17 ayat 2.

“Kalau bahasa “penyitaan” akan berkorelasi dengan pasal 1 butir 16 KUHAP. Dampaknya bisa warga melakukan upaya hukum tergadap benda (KTP) yang disita oleh petugas covid 19, “ ungkap Zulkifli. (Ri)

Baca juga :  Baksos, IKA Spentigs Bagikan Sembako ke Warga
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top