Makassar

Bapenda Bantah Berebut Lahan Parkir, Irwan Adnan: Tugas Kami Menarik Pajak di Atas Lahan Pemerintah Bukan Mengelola

Irwan Adnan (Kaban Bapenda Makassar)

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Kepala Badan Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan membantah pihaknya mengelola perparkiran yang ada di Kota Makassar.

Dari penjelasan Irwan Adnan, bahwa ada salah tafsir dalam menyikapi hal tersebut, dimana kewenangan Bapenda sesuai perintah UU itu memiliki tugas untuk mengurusi soal pajak.

“Jadi sangat jelas kedudukan kewenangan Bapenda, fokus mengurusi pajak bukan pengelolaan, saya fikir ini yang harus diluruskan kepada publik dan pihak terkait termasuk jajaran PD Parkir, ” ungkap Irwan Adnan, jum’at (17/1/2020).

Terkait pengelolaan Parkir itu ada pada PD Parkir, tugas kami menagih pajak parkir dari PD Parkir dan menarik pajak diatas lahan milik pemerintah. Kemudian mengenai berebut lahan, ini juga jelas sangat keliru jika dikatakan Bapenda dan PD Parkir berebut lahan.

“Jadi siapa yang berebut lahan, saya tidak tahu paham apa tidak jika dikatakan berebut lahan, seharusnya kalau berbicara kewenangan, maka yang perlu dipahami dulu mana pajak dan yang mana retribusi, apa tendensi Bapenda berebut lahan parkir, yang kami tarik itu adalah pajak parkir yang ada diatas lahan pemerintah (fasum) untuk peruntukan parkir, kewenangan Bapenda yang itu, jelas kan, ” kata Irwan Adnan.

Lanjut Irwan Adnan, sekarang kita kupas soal pajak parkir yang kami tarik, ketika lahan tersebut merupakan milik pemerintah yang kemudian diperuntukkan untuk parkir, maka tugas Bapenda tentu menarik pajak, itu juga perintah perundang – undangan, ” Jadi beda itu mengelola dan menarik pajak, ” terang Irwan Adnan.

“Ngapain mau berebut lahan, jelas sekali Bapenda itu adalah koordinator pendapatan, tentu kami berkonsentrasi bagaimana supaya pendapatan itu masuk dan meningkat. Artinya Bapenda sama sekali tidak akan masuk ke ruang yang tidak berkesesuain dengan ketentuan yang ditetapkan, KPK juga masuk mengawasi itu kan, jadi keliru kalau Bapenda rebut lahan parkir, ” kata Irwan Adnan.

Baca juga :  Seribu Doa Dari Pemulung dan Penyapu Jalan Untuk Kota Makassar

Oke, Kita sama – sama ambil contoh Tokoh Agung Bapenda menarik pajak parkir di situ, sesuai dengan kewenangan itu sudah berkesesuaian dengan ketentuan.

“Kan begini fakta lapangannya, di Tokoh Agung itu ada tiga lahan parkir, ada tepi jalan, adalagi lahan disamping tokoh Agung yang jadi lahan parkir, itu tidak kami tarik pajaknya, karena memang memang bukan kewenangan kami, meskipun tepi jalan itu masuk dalam ketentuan retribusi, yang kami tari pajak parkirnya itu adalah yang di pelantaran parkir Tokoh Agung karena itu lahan pemerintah yang disiapkan untuk parkir, ” jelas Irwan Adnan.

“Itu baru Tokoh Agung, belum lagi di tempat lain yang disebut Parkir Langganan Bulanan (PLB) , di situ kan jelas, lahan parkir itu milik pemerintah, tentu sama perlakuanya dengan Tokoh Agung itu, Bapenda punya kewenangan menarik pajak diatasnya karena lahanya milik pemerintah, jadi Bapenda bukan mengelola, tapi menarik pajak, ” sambungnya.

Intinya kami dari Bependa sangat mendukung dan mengapresiasi ketika PD Parkir Makassar Raya ingin mengelola parkir secara profosional tanpa melibatkan lagi pihak pengelolah atau pihak – pihak lain lagi.

“Artinya PD Parkir mengelola langsung perparkiran, tugas kami di Bapenda adalah menarik pajak parkirnya, dan itu wajib kami tagih dan wajib kami terima, sebab itu adalah uang masyarakat yang dikumpulkan dan harus terkelola dengan baik dan transparan untuk menjadi pendapatan daerah untuk dikelola dan kembali ke masyarakat. Sekali lagi, tidak ada yang berebut lahan, kami Bapenda bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,” kunci Irwan Adnan. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top