MAKASSAR, METROTIMUR— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar membawa geranda mayat ke geduang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dengan meneriakkan Komisi D yang membidangi pendidikan dalam memperingati hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Senin (2/5/16).
HMI melakukan aksi di DPRD Makassar dengan menuntut kemerdekaan pendidikan kepada Komis D DPRD Makassar. Hal tersebut merupakan salah satu permintaan para demonstran yang berjanji akan menutup jalan Bontolempangan.
“Kalau Pemuda diberi kemerdekaan pendidikan, maka kami Pemuda Makassar juga menuntut diberikan kebebasan pendidikan,”ungkap Kooodinator Lapangan aksi HMI Makassar, Dian di gedung DPRD Makassar.
Meskipun hujan deras, para demonstran tersebut tetap gigih dalam meneriakkan aspirasi mereka dengan berharap dipertemukan salah seroang perwakilan dari Komisi D yang diketuai oleh Mudzakkir Ali Djamil.
Mereka meminta agar pihak Komisi D DPRD Makassar agar melihat dan menyelesaikan persoalan sistem pendidikan di Kota Makassar yang dianggap telah mati.”Kami inginkan Mudzakkir Ali Djamil agar keluar dan melihat bagaimana sistem pendidikan dikota makassar,”ungkapnya.
Para pengunjuk rasa mengumumkan bahwa orasi mereka adalah orasi moral yang tak mengharapkan adanya tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan kericuan.”Aksi kami adalah aksi moral, jika ada tindakan kekerasan maka saya berjanji akan melumpuhkan jalan Bonto Lempangan,”tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid dari fraksi PAN menjelaskan kepada para demonstran bahwa DPRD telah mengawal tiap SKPD agar tidak mengalami kebocoran anggaran.”Kita telah melakukan upaya agar tidak ada lagi kebocoran soal anggaran pendidikan,”ungkapnya.
Dia menjelaskan alokasi anggaran pendidikan di Kota Makassar, Rp 1 triliun lebih, sekitar 7 M untuk sertifikasi, kadang terlambat keluar. Gaji ada dua yang melekat PNS dan dan gaji sertifikasi bukan alokasi dari APBD tapi dari APBN.
Selain itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil mengatakan bahwa ada perbedaan antar Legislatif dengan Eksekutif dalam melaksanakan kegiatan anggaran tersebut. Di legislatif sendiri hanya mengevaluasi terkait hasil kinerja eksekutif dalam melaksanakan kegiatan anggaran tersebut.(and)
