banner-1

Hukrim

Begal DP Dengan Interpelasi, KOPEL: Dewan Makassar Terkesan Membela Tindakan Korupsi

Sumber foto: internet

Makassar, metrotimur.com  – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sul – sel menilai upaya interpelasi legislator Makassar pendukung Appi – Cicu terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang menonaktifkan 15 Camat akan berdampak respon negatif dari Publik.

“Saya kira anggota dewan perlu meninjau ulang kembali langkah (interpelasi) tersebut. Ketika dipaksakan, publik akan semakin pesimis jika persolan korupsi mendapatkan pembelaan dari legislatif, ” kunci Musaddaq, sabtu (9/6/18).

Pasca penonaktifan 15 Camat dilingkup pemkot Makassar, para legislator pendukung Appi – Cicu terkesan merasa terusik. Beredarnya rumor fee 30 persen yang diduga mengalir ke sejumlah oknum anggota dewan Makassar. Langkah Danny Pomanto setelah kembali menjabat sebagai walikota definitif setelah masa cutinya selesai, DP sapaan akrabnya pun langsung melalukan langkah tegas dengan menon aktifkan 15 camat yang kini tengah berhadapan dengan proses hukum di Polda Sulsel.

Menyikapi upaya interpelasi legislator pendukung Appi – Cicu, Direktur KOPEL Sulawesi Selatan, Musaddaq, angkat bicara. Menurut Musaddaq, hak interpelasi merupakan hak politik bagi anggota dewan.

“Hak interpelasi merupakan hak politik bagi anggota dewan yg diatur dalam konstitusi untuk meminta keterangan kepada Wali Kota atas kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, ” kata Musaddaq, sabtu (9/6/18).

Tetapi kata Musaddaq, para legislator tentu harus melihat sisi kepentingan atas apa yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Dimana, adanya peristiwa hukum yang terjadi di jajaranya, dengan nyanyian 30 persen oleh para camat yang dialirkan kepihak tertentu, bahkan disinyalir sejumlah anggota dewan ikut keciprat dan sosialsasi tersebut, tentu langkah Danny Pomanto dalam hal ini adalah sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar untuk menjadi pemerintahan yang bebas korupsi, dan semestinya Dewan Makassar harus mendukung itu.

Baca juga :  Kasat Satpol PP Minta Dewan Bentuk Perda yang Kuat

“Langkah yang dilakukan Wali Kota Danny Pomanto menon aktifkan camat yang bermasalah hukum, mestinya didukung oleh semua pihak sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi di kota makassar, ” ungkap Musaddaq.

Seperti diketahui, dari sejumlah pemberitaan media massa yang berkembang, Polda Sulsel sementara melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota aliran dana sosialisasi fee 30 persen dari masing – masing camat dijajaran pemkot Makassar. (Fhr)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top