Hukrim

Berbanding Terbalik, KPK dan JPN Sibuk Selamatkan Uang Negara, Pakar: Pembatalan SK Pejabat Pemkot Makassar Timbulkan Kerugian Negara

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Dibatalkannya 39 SK oleh Pejabat Wali Kota Makassar, Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis siap menjadi saksi ahli pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-TUN).

Pernyataan Pakar Akuntansi Bastian Lubis itu disampaikan saat menggelar konfrensi pers sebagai bentuk tanggapan atas kebijakan yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb yang telah resmi membatalkan 39 SK pejabat. Ia mengatankan, dirinya siap menjadi saksi ahli di PT.TUN nantinya.

Menurut Bastian Lubis, Pj Wali kota seakan tunduk atas segala apa yang diperintahkan oleh Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel. Bahkan Bastian Lubis mengatakan, bahwa Pj Iqbal Suhaeb telah ditaktis dengan kekuasaan Gubernur Nurdin Abdullah, padahal kata Bastian, Kota Makassar memiliki kebijakan tersendiri berdasarkan Otonomi Daerah.

“Pj walikota seperti tunduk di kekuasaan Gubernur. Terbukti di anulirnya 39 SK Danny Pamanto yang direkomedasikan Gubernur NA”, kata Bastian Lubis, kamis (2/8/19) di Universitas Patria Artha, jalan Hertasning Kota Makassar.

Terkait langkah Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb yang tunduk Rekomendasi pembatalan SK itu. Diketahui sebelumnya, diumumkan di Lapangan Karebosi oleh Gubernur NA, dan disaksikan oleh publik termasuk para awak media, sebanyak 40 SK akan dibatalkan.

Bastian Lubis yang memiliki disiplin ilmu ekonomi dan juga sebagai pakar akuntansi menilai, bahwa penganuliran SK yang dilakukan oleh Pj Iqbal Suhaeb, berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.

“Luar biasa dampak yang ditimbulkan dari dianulirnya SK Wali Kota Makassar ini, padahal Makassar meraih penghargaan Parasamya Purya Karya Nugraha, ini sangat berbanding terbalik, ” jelas Bastian.

Sementara itu, dari beberapa narasumber dan keterangan terkait apa isi dari surat Keputusan Kemendagri terkait issu pembatalan 40 SK tersebut, tak satupun yang mengetahui apa isi rekomendasi Kemendagri. Dari beberapa pemberitaan media, muncul berbagai penafsiran, ada yang mengatakan pembatalan 40 SK dan adapula yang menafsirkan reposisi.

Baca juga :  Akibat Cinta Segitiga, Busur Tertancap di Punggung

Tapi, pada finalisasinya yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Makassar adalah pembatalan SK dengan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 821.22.271-2019.

Lebih lanjut mengatakan, kerugian yang dimaksudkan, apabila SK di anulir otomatis eselon ll, lll, lV dan pejabat kembali ke posisi semula, harus mengembalikan gaji, tunjangan juga anggaran belanja di gunakan pada priode 8 juni-31 desember 2018, priode januari-26 juli.

Peneliti senior keuangan ini menafsirkan, kerugian negara mencapai 3,9 Triliun. Berdasarkan priode 8 juni-31 desember Rp 2.614.357.239.667 dan priode Rp 1.321.254.265.391, terdiri angaran belanja lansung dan tidak langsung.

Menambahkan pula, bila tidak dapat dikembalikan, hal tersebut berdampat pada kerugian negara. Selain menimbulkan kerugian terhadap negara, kerugian lain adalah in material.

“Jika SK di batalkan, berarti tanda tangan pejabat yang menjabat saat posisi itu tidak berlaku, terutama ijazah SD, SMP. Pengurusan KTP, kartu keluarga harus di ulang, terlebih camat-camat yang digantikan pasti perizinannya sudah tidak bisa diberlakukan lagi”,

Menurut rektor Universitas Patria Artha, kalau SK batal produk yang di keluarkan seluruh SKPD di pemerintah kota, dikatakan cacat administrasi. Dia juga menjelaskan, mengandung unsur pelanggaran hak asasi pada kejadian tersebut.

“Pejabat yang bertugas setelah ada pembatalan SK, tiba-tiba di non aktifkan, nantinya akan mempersulit ketika dia mengajukan penaikan pangkat”, imbuhnya.

Dampak terakhir paling terasa, adalah beberapa proyek yang ditangani pemerintah kota baginya tidak berjalan baik. Dirinya menilai, proyek-proyek pemkot seperti tiarap atau jalan di tempat.

Atas tindakan tersebut banyak dampak yang ditimbulkan, berakibat fatal bagi roda pemerintahan. Seperti menimbulkan kerugian negara, produk SKPD di anggap gagal karena cacat administrasi, serta indikasi peanggaran hak asasi.

“kasus itu bisa dibawa ke jalur hukum, melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bahkan saya siap menjadi saksi ahli mengkawal kasu ini”, tutupnya.

Baca juga :  Rutin Giat Bersih: Lurah Bangkala-Forum ORW Kawal Program Walikota

Sementara itu di tempat yang berbeda, semangat Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Diskusi yang bertema “Teras Kejati Sulsel” dalam konteks penyelamatan uang Negara terus digaungkan diseluruh Indonesia.

Seperti yang dilansir oleh salah satu media online, Kejakasaan Tinggi Sulsel terus menambah speed penyelamatan uang Negara dengan visi Recovery Aset di Provinsi sulsel, Bahkan menantang para Kepala Daerah Kabupeten dan Kota yang ada di Sulsel untuk mempercayakan kepada Jaksa Pengacara Negara. Hal ini selaras dengan Perpres No.54  Tahun 2018 terkait strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang.

Kepala Kejati Sulsel, Firdaus Dewilmar, mengatakan, ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga sangat penting mendekatkan institusi kejaksaan ini dengan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum yang akan dikeluarkan memperhatikan tiga aspek. Yakni, butuh kepastian hukum, butuh kemanfaatan, dan keadilan.

“Ini harus berbanding lurus dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat,” ucap Firdaus.

Berbicara mengenai aset, harus dilihat betul dulu dari perspektif berbagai hal. Terutama dari sisi hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata usaha negara.

“Tadi ada aset yang sifatnya formal, dan ada materil. Tapi, kami optimistis bahwa jaksa pengacara negara dalam rekapitulasi aset negara itu lebih banyak menuai keberhasilan yang ada di Kota Makassar,” ungkapnya.

Terakhir, kata Firdaus Dewilmar, berdasarkan hasil pembicaraan dirinya dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ada, dalam waktu dekat akan semakin banyak pemerintah provinsi, baik pusat maupun daerah yang akan memberikan masalah asetnya kepada kejaksaan.

Apalagi, saat ini kejaksaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka tindak lanjut dari Perpres 54 Tahun 2018.

Baca juga :  GANAS: Tolak Kriminalisasi dan Ungkap Mafia Fasum Fasos Di Kota Makassar

“Disitu ditekankan tata kelola yang lebih baik, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum itu yang paling dibelakang. Dan yang kita kedepankan adalah bagaimana kita mengedepankan pengembalian uang negara dan mendorong pemerintah provinsi yang bersih,” jelasnya. (*/ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top