Makassar

Berikut Hasil Monev Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK di 8 Pemda di Sulawesi Selatan

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ri Melakukan Monitoring dan Evaluasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi 8 Pemda di Sulawesi Selatan.

Menurut Dwi Aprilia Linda Kordinator Wilayah Supervisi dan Pencegahan Korupsi Wilayah VIII Sulsel, bahwa seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sejak tanggal 4 Mei 2019. Diketahui, penerapan Implementasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sejak tanggal 4 Mei 2017.

“Ini merupakan evaluasi komprehensif atas kemajuan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan program perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan di seluruh Pemda yang ada di Sulsel, ” kata Linda, jum’at (13/9/19).

Seperti diketahui kata Linda, pada tanggal 9 – 12 September 2019 KPK melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab, Maros, Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Pangkep, dan Kab. Pinrang.

Kemudian, pada tanggal 9 September 2019, KPK bersama Pemkot Makassar mengumpulkan beberapa developer perumahan di Kota Makassar dalam rangka penertiban fasum fasos.

“Dalam kegiatan ini diharapkan seluruh developer memperhatikan kepatuhannya terkait dengan site plan dan mendukung program penertiban aset di Kota Makassar, ” kata Linda, jum’at (13/9/19).

Lanjut Linda, dari hasil monitoring dan evaluasi pada tanggal 10 September 2019, KPK menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Progress Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Kota Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros meliputi 8 sektor, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kapabilitas APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Dana Desa

Linda juga menyampaikan sebagai monitoring, ia menyampaikan, terkait seperti apa Progress MCP secara keseluruhan dapat dilihat melalui: https://korsupgah.kpk.go.id.

Adapun Progress MCP pada 4 Pemda tersebut sebagai berikut;

1. Kota Makassar : 62%
2. Kabupaten Maros : 49%
3. Kabupaten Gowa : 41%
4. Kabupaten Takalar : 35 %

Terkait Wajib Pungut Pajak (WAPU), pada hari yang sama (10 September 2019) juga dilaksanakan Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar di Kantor Bupati Gowa.

Baca juga :  Cinta Ulama, 15 Ribu Warga Makassar Silaturrahmi dengan Ma’ruf Amin

Dalam kesempatan tersebut, Linda menyampaikan, bahwa seluruh WAPU akan dilakukan pemasangan alat rekam pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

“WAPU dihimbau untuk kooperatif dan masyarakat dihimbau untuk mendukung dan melakukan pengawasan, ” kata Linda.

Adapun hasil monitoring dan evaluasi di 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan oleh KPK terhitung 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019.Linda memaparkan hasil Monev 10 September 2019 untuk pendapatan Daerah Kab. Gowa dan Takalar Provinisi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019.

Seperti Peningkatan Pajak Daerah untuk Pemda Kab.Gowa dan Takalar sebagai terhitung tanggal 4 Mei 2019 – 12 September 2019 sebagai berikut:

– Kab. Gowa
1. Pajak Hotel 37 %
2. Pajak Restoran 30 %
3. Pajak Hiburan 224 %
4. Pajak Parkir 307 %
5. BPHTB 7 %
6. Alat Rekam 46 titik
Adapun Persentase total Progres Kenaikan Pajak Daerah Kab. Gowa Provinsi Sulsel dari hasil penerapan Program Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi . Berdasarkan hasil Monev KPK RI terhitung 4 Mei 2019 sampai 10 September 2019 sebesar 7 %.

– Kab. Takalar
1. Pajak Hotel 82 %
2. Pajak Restoran – 3 %
3. Pajak Hiburan 19 %
4. Pajak Parkir –
5. BPHTB 99 %
6. Alat Rekam Pajak belum ada.
Adapun hasil Monev 10 September 2019, persentase total progres kenaikan pajak sampai bulan september dalam posisi minus sebesar 59 %.

Lanjut, Pada tanggal 11 September 2019, KPK menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Progress Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Pangkajene & Kepulauan, dan Kab. Pinrang dengan progress sebagai berikut;

1. Kota Parepare​ ​: 48%
2. Kabupaten Barru​: 43%
3. Kabupaten Pangkep​: 33%
4. Kabupaten Pinrang ​: 28 %

Pada hari yang sama (11 September 2019) juga dilaksanakan Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir Kabupaten Maros di Kantor Bupati Maros. Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa seluruh WAPU akan dilakukan pemasangan alat rekam pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Berikut Peningkatan Pajak Daerah Kab. Maros terhitung 4 Mei 2019 sampai 11 September 2019;

Baca juga :  Penyerahan Kotak Suara Kecamatan Manggala ke Pihak KPU Mendapat Pengawalan Ketat

1. Untuk Pajak Hotel 17%,
2. Pajak Restoran – 12%,
3. Pajak Hiburan 90%,
4. Pajak Parkir -9%, BPHTB 22%.
5. Adapun total kenaikan pendapatan Pajak Daerah sebesar 10% dengan jumlah alat rekam yang terpasang sebanyak 44 titik.

Sementara pada tanggal 12 September 2019 dilaksanakan Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupateng Pangkep, dan Kabupaten Pinrang. Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa seluruh WAPU akan dilakukan pemasangan alat rekam pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Berikut Peningkatan Pajak Daerah untuk Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Pinrang;

– Kota Parepare
1. Pajak Hotel 16 %
2. Pajak Restoran 26 %
3. Pajak Hiburan 4 %
4. Pajak Parkir –
5. BPHTB 13 %
6 Alat rekam pajak 81 titik
Adapun total persentase kenaikan Pajak Daerah dari 4 Mei 2019 sampai 11 September 2019 sebesar 11 %.

– Kab. Barru
1. Pajak Hotel -2 %
2. Pajak Restoran 97 %
3. Pajak Hiburan 369 %
4. Pajak Parkir 100 %
5. BPHTB -6 %
6. Alat rekam Pajak Daerah 13 titik
Adapun total peningkatan kenaikan pajak Daerahnya dari implementasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diterapkan sejak 4 Mei 2017. Terhitung sejak 4 Mei 2019 sampai 11 September 2019 dalam posisi minus 2 % .

– Kab. Pangkep
1. Pajak Hotel -15 %
2. Pajak Restoran 117 %
3. Pajak Hiburan -19 %
4. Pajak Parkir -8 %
5. BPHTB -25 %
6. Alat rekam pajak daerah 5 titik.
Adapun total persentase kenaikan Pajak Daerah terhitung 4 Mei 2019 sampai 11 september 2019 dalam posisi minus 2 %.

– Kab. Pinrang
1. Pajak Hotel 59 %.
2. Pajak Reatoran 64 %.
3. Pajak Hiburan 18 %.
4. Pajak Parkir –
5. BPHTB 51 %.
6. Alat rekam pajak daerah 22 titik.
Adapun total persentase kenaikan Pajak Daerah terhitung 4 Mei 2019 sampai 11 September 2019 pada posisi 58 %.

Dari hasil Monev progres Pajak Daerah terhitung 4 Mei – September 2019 sampai 12 September 2019 di 8 Pemda di Sulsel, Linda menghimbau, seluruh Wajib Pungut Pajak akan dilakukan pemasangan alat rekam pajak hotel, restoran, hiburan dan Parkir. Kemudian KPK juga menghimbau WAPU untuk Kooferatif dan masyarakat dihimbau mendukung dan ikut melakukan pengawasan.

Baca juga :  Iqbal Suhaeb Hadiri Ramah Tamah Gubernur Sulsel

Berikut Himbauan KPK RI dalam rangka implementasi program optimalisasi pendapatan daerah, KPK menghimbau agar :

1. WAPU kooperatif dalam penggunaan alat rekam pajak. Konsumen sebagai Wajib Pajak telah membayarkan pajak sehingga harus disetorkan kepada Pemerintah Daerah.

2. WAPU diharapkan patuh dan tepat waktu dalam kewajiban perpajakan.
3. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pengawasan kepada seluruh WAPU dan meminta struk pembayaran atas makanan dan minuman yang dibeli.

Kemudian untuk hasil Monev Implementasi Penertiban Aset Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan terhitung 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019. Dalam rangka implementasi program penertiban aset daerah, KPK menghimbau seluruh Pemda untuk mensertifikatkan aset daerah dan mengidentifikasi aset yang bermasalah untuk dilakukan langkah – langkah penanganan aset bermasalah.

Berikut hasi Monev program implementasi penertiban aset yang ada di Sulawesi Selatan sejak 4 Mei 2019 sampai 12 September 2019 dengan progres mencapai total nilai Rupiah 6.262.828.563.802 triliun, berikut wilayah di Sulsel dan aset yang telah ditertibkan;

A. Nama Aset Pemprov Sulsel.
1. Stadion Barombong
– Luas Lahan 44.787 m2
– Nilai Rp. 236.923.230.000,-
2. Stadion Mattoanging
– Luas Lahan 79. 777 m2
– Nilai Rp. 905.309.386.000,-
3. Penertiban Aset P3D
– Nilai Rp. 3.215.631.781.991,-

B. Nama Aset Pemkot Makassar
1. Fasum Fasos Pesona Griya.
– Luas lahan 41.861, 62 m2
2. Fasum Fasos Daeng Sirua Regency
– Luas Lahan 1.318, 00 m2
– Nilai Rp. 20.480.827.680,-
3. Fasum Fasos PT. GMTD
– Luas Lahan 181.566 m2
– Nilai Rp. 1.815.660.000.000,-
4. Fasum Fasos Gerhana Alauddin
– Luas Lahan 16.464, 11 m2.
– Nilai Rp. 25.898.045.030,-

C. Nama Aset Pemkot Palopo
– Serah Terima Aset Luwu – Palopo
– Nilai Rp. 42.925.283.101,-

Total Penertiban Aset Keseluruhan sebesar Rp. 6.262.828.563.802,-

Sumber: Korsupgah KPK RI Wilayah 8 Sulsel

(Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top