Hukrim

Berikut Hasil Monev Pajak Daerah KPK RI di 8 Pemda di Sulsel

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – KPK Melakukan Monitoring dan Evaluasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi 8 Pemda di Sulawesi Selatan
Seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sejak tanggal 4 Mei 2019.

Diketahui, pada tanggal 9 – 12 September 2019 KPK melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab, Maros, Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Pangkep, dan Kab. Pinrang.

Dari keterangan Korwil VIII Sulsel Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Dwi Aprilian Linda ada tanggal 9 September 2019, KPK bersama Pemkot Makassar mengumpulkan beberapa developer perumahan di Kota Makassar dalam rangka penertiban fasum fasos.

Linda menyampaikan, dalam pertemuan dengan para developer KPK menghimbau seluruh developer untuk memperhatikan kepatuhannya terkait dengan site plan dan mendukung program penertiban aset di Kota Makassar.

“Kita himbau kepada seluruh developer yang beroperasi di Kota Makassar untuk patuh terhadap siteplan yang disahkan oleh Pemda sebagai komitmen terkait fasilitas Sosial dan Fasilitas umumnya, jadi jangan adalagi yang coba lari dari perjanjian hukum administrasi itu, ” tegas Linda, kamis (12/9/19) di Makassar.

Lanjut Linda, pada tanggal 10 September 2019, KPK juga menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Progress Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Kota Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros meliputi 8 sektor, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kapabilitas APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Dana Desa

Sebagai transparansi kata Linda, Progress MCP secara keseluruhan dapat dilihat melalui: https://korsupgah.kpk.go.id.
Adapun Progress MCP pada 4 Pemda tersebut, adapun hasilnya sebagai berikut;

Baca juga :  Pemukulan Panwas di Makassar Oleh Oknum KPU, Haris Azhar: Patut Diduga Terjadi Manipulasi Data Suara

1. Kota Makassar : 62%
2. Kabupaten Maros : 49%
3. Kabupaten Gowa : 41%
4. Kabupaten Takalar : 35 %

Kemudian, pada hari yang sama (10 September 2019) juga dilaksanakan Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar di Kantor Bupati Gowa.

Berikut peningkatan Pajak Daerah untuk Kab.Gowa dan Takalar:

1. Kab. Gowa, sebanyak sudah terpasang alat rekam pajak sebanyak 46 alat. Dari progres untuk Pajak Hotel sebesar 378 %, Pajak Restoran 30%, Pajak Hiburan 224%, Pajak Parkir 307%, BPHTB 7%. Adapun total kenaikan pajak daerah sebesar 9%.

2. Kab. Takalar, belum ada pemasangan alat, adapun pendapatan pada sektor Pajak Hotel sebesar 82%, Pajak Restoran -3%, Pajak Hiburan 19%, Pajak Parkir 0%, BPHTB 99%, adapun statistik total kenaikan Pajak Daerah minus -59%.

Dalam kesempatan tersebut kembali KPK menegaskan, bahwa seluruh Wajib Pungut Pajak (WAPU) akan dilakukan pemasangan alat rekam pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. WAPU dihimbau untuk kooperatif dan masyarakat dihimbau untuk mendukung dan melakukan pengawasan.

Kemudian pada tanggal 11 September 2019, KPK menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Progress Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Pangkajene & Kepulauan, dan Kab. Pinrang dengan progress sebagai berikut;

1. Kota Parepare​ ​: 48%
2. Kabupaten Barru​: 43%
3. Kabupaten Pangkep​: 33%
4. Kabupaten Pinrang ​: 28 %

Pada hari yang sama (11 September 2019) juga dilaksanakan Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir Kabupaten Maros di Kantor Bupati Maros. Dalam kesempatan tersebut KPK menyampaika, bahwa seluruh WAPU akan dilakukan pemasangan alat rekam pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. WAPU dihimbau untuk kooperatif dan masyarakat dihimbau untuk mendukung dan melakukan pengawasan untuk peningkatan Pajak Daerah untuk Kabupaten Maros, yakni,Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,Pajak Parkir dan BPHTB.

Baca juga :  Kisruh Lahan RS.Bahagia Makassar, AMPF: Kadis Pertanahan Tak Paham Penyelamatan dan Pengamanan Asset Negara

Berikut Peningkatan Pajak Daerah Kab. Maros. Untuk Pajak Hotel 17%, Pajak Restoran – 12%, Pajak Hiburan 90%, Pajak Parkir -9%, BPHTB 22%. Adapun total kenaikan pendapatan Pajak Daerah sebesar 10% dengan jumlah alat rekam yang terpasang sebanyak 44 titik.

Sementara hasil monev untuk 4 Kab/Kota untuk pendapatan Pajak Daerah;

1. Kota Parepare, dengan 81 alat rekam pajak yang terpasang, Pajak Hotel berada pada 16 %, Pajak Restoran 26%, Pajak Hiburan 4%, pajak Parkir 0%, BPHTB 13%. Total kenaikan pendapatan Pajak Daerah 11%.

2. Kab.Barru, 13 alat rekam yang terpasang, untuk Pajak Hotel -2%, Pajak Restoran 97%, Pajak Hiburan 369%, Pajak Parkir 100%, BPHTB -6%. Adapun untuk Kenaikan Total Pendapatan Daerah berada pada posisi minus yakni -2 %.

3. Kab. Pangkep, 5 alat rekam pajak yang terpasang, Pajak Hotel pada posisi minus 15%, Pajak Restoran 11%, Pajak Hiburan minus 19%, Pajak Parkir minus 8%, Pajak Parkir 0% dan BPHTB minus -25%.Untuk total kenaikan Pajak Daerah mengalami minus sebesar 2%.

4. Kab. Pinrang, dari 22 alat yang terpasang, Untuk Pajak Hotel mencapai 59 %, Pajak Restoran 64%, Pajak Hiburan 18%, Pajak Parkir 0%, BPHTB 51%. Untuk total kenaikan pajak daeranya berada pada posisi 58%.

Dalam rangka implementasi program optimalisasi pendapatan daerah, KPK menghimbau agar;

1. WAPU kooperatif dalam penggunaan alat rekam pajak. Konsumen sebagai Wajib Pajak telah membayarkan pajak sehingga harus disetorkan kepada Pemerintah Daerah.

2. WAPU diharapkan patuh dan tepat waktu dalam kewajiban perpajakan.
3. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pengawasan kepada seluruh WAPU dan meminta struk pembayaran atas makanan dan minuman yang dibeli, kunci Linda.

Baca juga :  Perjanjian Pilkada Damai Tercederai, Tim Appi - Cicu Kepergok Bawa Sajam

(Ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top