banner-1

Hukrim

BPK dan BPKP RI Tidak Menemukan Persoalan Pada Proyek Pohon Ketapang

Makassar, metrotimur.com – Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim menegaskan jika hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulawesi Selatan tidak menemukan adanya permasalahan pada proyek penghijauan kota Makassar, yakni penanaman pohon ketapang kencana.

Dengan demikian, BPK dan BPKP tidak mengeluarkan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Jadi sebenarnya itu, pohon ketapang sudah diperiksa BPK dan BPKP. Hasil auditnya tidak ditemukan apa-apa, maksudnya auditnya clear,” aku Zainal, Senin (1/1/2018).

“Tidak diangkat LHP dan tidak ditemukan permasalahan, makanya BPKA tidak mengangkat dalam laporannya. Yang diangkat itu kalau dianggap ada masalah. Mereka sudah melakukan pemeriksaan di lapangan,” tutupnya terang.

Sementara itu mantan Kabid DKP Kota Makassar, Budu Susilo saat di konfirmasi terkait dugaan adanya temuan permasalahan anggaran pada proyek pohon Ketapang yang pernah ditanganinya pada tahun 2016, Budi Susilo meminta untuk mempertanyakan ke BPK dan BPKP RI.

“Kalau soal ada temuan atau ada permasalahan soal proyek pohon Ketapang itu bukan kewenangan saya, tapi tanyakan ke BPK dan BPKP RI, setahu saya tidak ada persoalan atau menjadi temuan disana, ” kata Budi Susilo.

Terkait jumlah Ketapang yang dilaporkan, menurut Budi Susilo yang kini bertugas di Dinas Ketahanan Pangan Kota Makasar, itu mungkin yang harus diluruskan.

“Jumlah pohon seperti yang dimedia atau yang dilaporkan itu salah penafsiran, saat saat saya diwawancarai oleh salah satu wartawan yang mempertanyakan anggaran pohon Ketapang, waktu itu wawancaranya kan baru ditahap perencanaan, bukan pada pelaksanaan, mungkin saja asumsi mereka seperti itu faktanya, namanya juga perencanaan waktu itu dan wawancara dia ke saya lewat telpon, ” kata Budi Susilo.

Baca juga :  Saksi Parpol: Tidak Paham Mekanisme, Saya Hanya Memantau dan Ambil Gambar Dengan Upah 100 Ribu Perhari

Budi Susilo menambahkan, “Proyek pohon Ketapang itu sifatnya tender bukan penunjukan langsung, kemudian ada HPSnya jelas speknya disana dan anggarannya, ada rekanan dan terbuka umum lelangnya, jadi kalau dikatakan ada temuan maka yang berhak menjawab adalah BPK dan BPKP RI, karena sudah pernah audit bahkan sampai kelapangan dan tidak ada permasalahan disana, ” tambah Budi Susilo. (*/Ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top