banner-1

Hukrim

BPPH PP: Membocorkan atau Menyebarluaskan Surat Dukungan Format B.1-KWK atau B.5-KWK Dapat Dipidana

Makassar, metrotimur.com – Memanasnya situasi jelang Pemilihan Walikota Makassar dan Gubernur Sulsel, khususnya pada tahapan KPU yakni jalur perseorangan (independen) akhir-akhir ini banyak menguras perhatian publik.

Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Sulsel, Faisal Ibnu, SH, MH, mengingatkan agar penyelenggara Pemilukada dalam hal ini KPU Kota Makassar beserta jajarannya agar bekerja sesuai dengan koridor dan aturan yang ada. Mengingat sejak hari ini, Selasa 12 Desember hingga 25 Desember 2017 mendatang telah memasuki tahap verifikasi faktual bagi bakal calon Walikota Makassar yang maju melalui jalur Independen.

BPPH Pemuda Pancasila Sulsel menegaskan bahwa penyelenggara pemilukada dapat dipidana apabila membocorkan atau menyebar luaskan surat dukungan baik dalam format B.1-KWK atau B.5-KWK.

“Hal ini sudah tegas diatur dalam SK KPU RI No. 564/KPU/IX/2015. Nama-nama pendukung dalam formulir model B.1-KWK perseorangan merupakan informasi yang dikecualikan yang artinya tidak dapat dipublikasi sesuai Undang-undang keterbukaan informasi publik”, jelas Faisal yang juga seorang advokat ini.

“Surat keputusan tersebut juga linear dengan Pasal 54 ayat 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur ketentuan pidana bagi barang siapa atau setiap orang dengan sengaja membocorkan informasi atau yang dikecualikan atau rahasia negara dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak 20 juta rupiah”, tambahnya.

Faisal melanjutkan, “selain itu asas kerahasiaan dalam pemilu juga tegas diatur dalam konstitusi negara sesuai dengan Pasal 22 huruf E angka 1 UUD NKRI 1945 Jo Pasal 1 angka 1 UU nomor 15 tahun 2011 “Sifat rahasia dalam pemilu termasuk prinsip yg bersifat asas untuk melindungi pemilih atas kemungkinan akibat buruk yang dapat mengancam jiwa dan raga atas pilihan politiknya”.

Baca juga :  Pakar Hukum Tata Negara: Ada Kekeliruan Putusan PTTUN, KPU Harus Tunduk Putusan Bawaslu

BPPH Pemuda Pancasila Sulsel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses pilkada agar berjalan demokratis. Jika dikemudian hari ternyata aturan-aturan tersebut dilanggar, maka BPPH Pemuda Pancasila Sulsel akan mengambil tindakan hukum. Melaporkan kepihak berwajib baik Panwas maupun kepolisian serta mengawal laporan tersebut hingga di Pengadilan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top