W3.CSS
Makassar

Bukan Hanya Pendapatan, KPK Desak Direksi PD Terminal Masuk Tuntaskan Kasus Lahan Terminal Daya Makassar

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Korsupgah KPK RI Wilayah VIII meminta Direksi terpilih PD Terminal Regional Daya Makassar untuk mampu menguasai tata kelola dan hak pengelolaan serta status lahan Terminal.

Hal itu disampaikan oleh Korwil Korgah KPK, Adlinsyah Malik Nasution yang sapaan akrabnya Choki, senin malam (3/2/2020), di Jakarta. Diminta oleh Choki kepada Direksi yang baru dilantik oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb pada hari jum’at 29 Januari 2020 di Gedung Balaikota Makassar, agar Direksi PD Terminal hadir untuk memberikan solusi baik itu terkait tata kelola keuangan, termasuk masuk kedalam untuk memperjelas  status lahan Terminal Daya.

“Kita dorong untuk perbaikan tata kelola keuangan khususnya pendapatan retribusi Terminal, tetapi Direksi yang baru juga harus menguasai persoalan lainnya, seperti kisruh status lahan terminal Daya dan hak pengelolaanya seperti apa progresnya, ” kata Choki.

Kan jelas kata Choki, Lahan Terminal Daya itu milik pemkot Makassar, artinya aset negara, tetapi ada perjanjian kerjasama yang terbangun dengan pihak swasta. Kita tidak ingin kemudian Direksi yang baru ini tidak menguasai persoalannya dan tidak bisa berkontribusi memberikan solusi dalam hal penyelesaian status lahan dan pengelolaanya.

“Bagaimana caranya mengelola dengan baik, kalau lahannya saja masih berpolemik, kisruh lahan inikan mempengaruhi pendapatan daerah, maksudnya, tidak jelas seperti apa pengelolaanya dan seperti apa pembagiannya dengan pihak swasta yang mengklaim ada perjanjian kerjasama diatas Terminal Daya, ” terang Choki.

Perlu diketahui tegas Choki, bahwa ada persoalan diatas lahan Terminal Daya dan persoalan itu juga diperkuat atas temuan BPK.

“Kan ada temuan BPK di situ soal lahan, ada masalah soal lahan dan perjanjian kerjasama dengan pihak Swasta dan jadi temuan BPK sejak tahun 2007, nah kami minta Direksi yang baru ini mampu berkontribusi dalam hal penyelesaian,” ungkap Choki.

Baca juga :  Hari Pertama Kerja, ASN Antre Salaman dengan Danny – Ical

Oleh karena itu, KPK juga kembali mempertanyakan Pemkot Makassar, seperti apa progres penyelematan aset negara Lahan Terminal Daya itu, kan masuk dalam Surat Kuasa Khusus (SKK), sekarang mau dikelola dengan baik, tapi syaratnya kan harus jelas hak pengelolaanya.

“Sekali lagi, setiap Perusda di Makassar harus punya aset sendiri untuk dikelola, dan harus dikelola langsung, bukan mempihak ketigakan lagi, Perusda itu dibentuk untuk mengelola bukan untuk dikelolakan dengan pihak lainnya lagi, ” kata Choki.

Khusus Termina Daya, kita minta kisruh status lahan dan perjanjian kerjasama yang lama itu segera diselesaikan, tentu harapan kami (KPK) Pemkot Makassar harus bertanggung jawab dalam hal penyelamatan aset Perusda, termasuk bertanggung jawab atas pengelolaannya dimana Pemkot Makassar sebagai pemegang saham.

“Kan ada 2 Terminal yang jadi atensi KPK dan JPN, yakni Terminal Daya dan Eks Terminal Toddopuli. Kita pernah tinjau kedua lahan tersebut dan memang rata rata bersoal, jadi selain tata kelola pendapatan status kepemilikan lahan Terminal Daya juga harus jelas, ” kunci Choki. (Ri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER

To Top