Hukrim

Dalam Sehari, KPK Berhasil Merangsang Pengusaha Hotel dan Restaurant Makassar Setorkan Miliaran Tunggakan Pajak

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Kejari Makassar dan Kepolisian berhasil merangsang para para wajib pungut pajak Hotel dan Restaurant di Kota Makassar menyerahkan miliaran setoran dari wajib pajak yang tertunggak ke Pemerintah Kota Makassar, rabu (14/8/19).

Melalui kegiatan Sosialisasi Kepatutan Taat Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh Bapenda Kota Makassar, dengan dihadiri oleh Kordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsubgah) KPK RI, Aldiansyah Malik Nasution, Pj Wali Kota, Iqbal Suhaeb, Kajari Makassar, Dicky Raharjo, Kapolrestabes, Pihak Bank Sulselbar, Kepala Inspektorat Makassar,  Djusman Ketua KMAK Sulselbar dan Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta,

Dalam kegiatan sosialisasi kepatutan pajak Daerah Bapenda Makassar, yang dilaksanakan di Hotel Singasana, rabu (14/8/19) dihadiri sejumlah pengusaha Hotel dan Restaurant, serta sejumlah asosiasi pengusaha sekota Makassar.

Pada sesi pertama, dihadapan para pengusaha Hotel dan Restaurant Aldiansyah Malik Nasution menegaskan, bahwa tidak ada alasan bagi para pemungut pajak (pemilik Hotel/Restauran) untuk tidak meyerahkan hasil setoran pajak konsumen kepada Pemda.

“Saya tegaskan yah, tidak ada alasan bagi pengusaha Hotel dan Restaurant untuk menunggak apalagi tidak menyerahkan hasil setoran pajak konsumen kepada Pemda, dan kita mau pajak yang tertunggak harus segera diselesaikan segera, ” tegas Bang Choki sapaan akrabnya dihadapan para pengusaha Hotel dan Restaurant, rabu (14/8/19.

Ingat, kata Choki, pengusaha Hotel harus paham posisinya, bahwa statusnya adalah sebagai pengumpul pajak. Kepatutan para pengusaha Hotel dan Restaurant, secara UU adalah hak Pemda secara otonom menagih dan mengambilnya.

“Hukumnya itu, Pengusaha sebagai pengumpul setoran pajak konsumen. Nah, yang dikumpulkan itu adalah uang konsumen, jadi apa alasanya kemudian tertunggak, apalagi sampai tidak menyetor ke Pemda. Jadi wajib disetorkan ke Pemda dan ingat tidak boleh kurang sedikitpun, hati – hati saya ingatkan itu, ” kata Choki.

Baca juga :  Salam Satu Jari Turut Hadir Dipenggeledahan Kantor Balaikota Makassar, Ada Apa..?

Kembali dihadapan Pengusah Hotel dan Restaurant, Choki kembali mempertegas, bahwa intinya hari ini kita ingin kejelasan dari pihak Pengusaha Hotel dan Restaurant, kapan disetorkan ke Pemda uang pajak itu baik yang tertunggak atau yang sudah masuk setoran bulan berjalan.

“Kita butuh kepastian hari ini, soal pajak tidak boleh ada toleransi, siapapun, mau pengusaha lokal atau para investasi dari luar Makassar, harus sama dalam kedudukan ketaatan hukum. Ini uang konsumen dan sama sekali tidak mengurangi dari keuntungan dari pengusaha itu sendiri, intinya hari ini saya mau pihak pengumpul pajak membuat pernyataan secara hukum, ” kata Choki.

Diketahui, dari beberapa Hotel Bintang Lima dan Restaurant di Kota Makassar yang menunggak dan belum menyetorkan hasil pungutan pajaknya ke Pemkot Makassar sejak juni 2018 sampai juli 2019, sebanyak 9 milliar dalam waktu sehari berhasil digiring oleh KPK dan Tim Terpadu Pajak Kota Makassar melunasi tunggakan pajaknya.

“Hari ini masuk 9 milliar ke Pemkot Makassar, itu dari 3 Hotel dan ada juga dari Restaurant, kita berhasil mendorong para pengusaha Hotel dan Restaurant melunasi tunggakannya Meskipun belum semuanya, tetapi melalui penanda tanganan kesepakatan yang dibuat para pengusaha hotel dan restaurant tadi siang, akhir agustus 2019 semua sudah tersetorkan, itu kesepakatan kami tadi, jadi tidak ada lagi alasan apapun, ” tegas Choki.

Kemudian Choki menambahkan, bahwa Bapenda Makassar harus konsisten dalam wilayah monitoring dan evaluasi terhadap para pengumpul pajak tersebut. Choki mengatakan, agar tidak ada dusta diantara semua pihak, maka kami juga menginstruksikan untuk segera memasang alat perekam pajak.

“Semua Hotel dan Restaurant, termasuk para pengumpul pajak lainnya harus memasang alat perekam, tidak ada tebang pilih. Sekali lagi, kami ingatkan, jangan main soal pajak dan saya katakan hati – hati diwilayah itu, itulah kemudian kami hari ini membentuk Tim Terpadu dan kita libatkan Aparat Penegak Hukum, termasuk meminta kepada para pemerhati pajak dan masyarakat untuk masuk melakukan pengawasan yang ketat, ” kunci Choki.

Baca juga :  Kadis DPKP dan Kepala Bapenda Makassar Hadiri Lokakarya Program Studi Magister Manajemen Perkotaan

Diketahui, sebelum acara Sosilisasi Kepatutan Wajib Pajak dimulai, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Kepala Bapenda Makassar, menandatangani Surat Kuasa Khusus (SKK), sebagai pendampingan hukum dalam penanganan pajak tertunggak di Kota Makassar. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top