banner-1

Politik

Dana Hibah Pilkada Makassar Rp60 M

Makassar, metrotimur.com – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

Pemkot Makassar menyiapkan anggaran kurang lebih Rp60 miliar untuk diserahkan ke KPU Makassar dalam rangka menyukseskan Pemilihan Wali Kota Makassar 2018, Juni mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Haiya menjelaskan, penyerahan dana hibah ini merupakan amanah dari Kementrian Dalam Negeri.

Dimana setiap pemerintah daerah penyelenggara pilkada wajib memberikan dana hibah kepada KPU .” Ini kewajiban, kalau tidak bisa disanksi. Peruntukan anggarannya untuk digunakan mulai tahapan persiapan sampai perhitungan suara,” jelas Erwin.

Lanjut Erwin, sesuai dengan surat Mendagri nomor 273/2044/SJ tentang pendanaan pilkada serentak 2018, diwajibkan penandatangan berlangsung paling lambat akhir Juli ini.

Olehnya itu, penandatanganan NHPD ini berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jalan Penghibur, malam tadi.

“Atas dasar itu disampaikan bahwa paling lambat NHPD itu sudah di tandatangani akhir Juli 2017,” jelas Erwin.

Adapun sumber pendanaan penyelenggaran pilkada khususnya di Makassar menggunakan dua tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), 2017 dan 2018.

Di APBD 2017 ini Pemkot Makassar telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp16 miliar dari total keseluruhan mencapai Rp60 miliar.

“Hibahnya dalam bentuk uang tunai, kita kasih di APBD pokok ini sudah ada Rp16 miliar, total kita berikan Rp60 miliar. Dari usulan Rp65 miliar, setelah dilakukan pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah didapat angka Rp60 miliar,” terangnya.

Erwin menambahkan penandatangan ini berlangsung lantaran proses atau tahapan pemilu mulai berlangsung di Agustus 2017 ini. Tujuannya untuk memberikan kepastian anggaran penyelenggaraan pemilu dan memberikan kepastian ke pemerintah pusat bahwa Pemkot Makassar siap melaksanakan pilkada.

Baca juga :  Satu Unit Rumah Ludes Di Lahap Si Jago Merah

“Tahapan pemilu berdasarkan KPPU tahapan penyelenggaraan mulai Agustus ini,” kata Erwin.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berharap penandatanganan ini cikal bakal dimulainya proses demokrasi yang adil dan jujur.

Bahkan orang nomor satu di kota ini berharap agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nantinya bisa berjalan dengan baik dan damai.

“Dan tentu mengedepankan asas demokrasi jujur dan adil serta transparan,” singkat Danny Pomanto sapaan akrab wali kota.(*/BD)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top