banner-1

Nasional

Danny Pomanto Korban dari Kesesatan Hukum, Berikut Penjelasan Refly Harun..

Makassar, metrotimur.com – Pakar hukum tata negara Rafly Harun menilai apa yang dialami oleh paslon DIAmi adalah korban kesesatan hukum dan korban ketidak adilan.

Hal tersebut disampaikan disalah satu aacara talk show distasiun tv nasional, kamis (26/4/18) yang mengangkat tema “Menjegal Calon Kuat Dalam Pilkada”.

Menurut Refly, upaya hukum yang pertama yang boleh dilakukan oleh Danny Pomanto dalam mencari keadilan terkait putusan PTTUN dan MA untuk meminta kepada KPU mendiskualifikasi sebagai paslon pilwalkot Makassar adalah peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, meskipun tidak diatur dalam hukum formalnya untuk kasus pilkada, namun upaya PK itu adalah perkara yang diboleh dilakukan dan tidak diharamkan oleh hukum.

“Jadi peninjauan kembali ke MA bukan persoalan haram tapi sangat dimungkinkan, dan harus dilakukan, dimana PK terkait pilkada pernah terjadi didua wilayah yakni pilkada Jawa Barat dan Sulawesi selatan dan keduanya dimenangkan, MA pernah melakukan preseden seperti itu, dan dari dua yang dimenangkan salah satunya yakni kasuk pilkada Sulsel adalah adanya kesalahan putusan MA, ” kata Relfy Harun.

Menurut Refly Harun, langkah PK itu tentu mengacu kepada adanya ketidak adilan salahsatunya kesesatan hukum, dimana tidak diberikannya ruang kepada Danny Pomanto untuk membela diri atau diberi ruang sebagai tergugat intervensi.

“Kesesatan hukumnya itu adalah tidak diberinya ruang sebagai tergugat intervensi, padahal konsekuensi putusan PTTUN itu adalah DIAmi itu dicoret oleh KPU, sementara KPU sendiri tidak menanggung konsekuensi material seperti pak Danny Pomanto, ” terang Refly Harun.

Kemudian yang kedua, kata Refly Harun, langkah hukumnya adalah menggugat panwaslu, yaitu gugatan mengenai sengketa pemilihan yang telah diterbitkan KPU karena perintah MA.

Baca juga :  Pro Dp dan Indira: Rasa Peduli Yang Dihadirkan, Bukan Tuding Menuding

“Memang secara teori karena saya ilmuan, saya harus mengatakan, bahwa putusan dari hasil putusan pengadilan itu tidak bisa digugat, tetapi kita menemukan ketidak adilan yang nyata, saya kira tidak ada haram hukumnya untuk menggugat kembali, karena hukum itu bukan hanya sebatas hukum tetapi asas keadilan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah proses hukum, ” kata Refly Harun.

Kemudian skenario yang ketiga, kata Rafly Harun, ” Kita akan berdebat di MK terkait pasal 71 ayat (3) yang menjerat pak Danny Pomanto. Misalnya aturan 6 bulan sebelum penetapan diuji dengan tugas Danny Pomanto sebagai kepala daerah, ” kunci Refly Harun.

Sementara itu Danny Pomanto saat dikonfirmasi terkait tiga skenario hukum yang menjadi ruang dalam mencari keadilan, Danny Pomanto tidak mau membeberkan.

“Saya kira kami serahkan kepada tim hukum, yang pastinya upaya – upaya dalam mencari keadilan itu masih terbuka lebar, soal taat hukum wajib hukumnya buat kami, tetapi keadilan itu adalah hak setiap warga negara dan wajib hukumnya untuk kita tunaikan dalam menegakkan hukum yang berasas keadilan, ” ucap Danny Pomanto.(Sad05)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top