MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Adanya wacana Penonaktifan RT dan RW oleh Wali Kota Makassar, Ir Moh Ramdhan Pomanto mendapat tanggapan dari praktisi hukum, DR. Anzar Makkuasa SH,MH yang juga meruapakan salah satu Ketua RW di Kecamatan Bontoala.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Danny Pomanto merupakan hal yang wajar. Suksesnya program Wali Kota tidak terlepas dari peranan RT dan RW untuk itu kata Anzar, dirinya mendukung langkah Wali Kota demi suksesnya program Danny-Fatma kedepan.
“Kalau kita cerdas menyikapi kebijakan pak Wali ini dengan adanya penonaktifan RT/RW dan penunjukkan PLT, adalah hal wajar-wajar saja demi mendukung program walikota kedepannya, mengingat pada saat prosesi pilkada kemarin para ketua RT/RW sudah tidak memiliki kebersamaan dalam mengawal program pemerintah, namun hal tersebut adalah sebuah dinamika dalam mencari pemimpin,” tutur Anzar, selasa (6/4/2021).
Ansar juga mengatakan jika Wali Kota Makassar memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penonaktifan bagi RT RW.
“Terlepas dari itu semua, menurut saya seorang Wali Kota berhak melakukan penonaktifan terhadap RT dan RW, karena programnya saat ini harus sukses terlaksana di masyarakat, ujarnya.
Untuk itu Ansar mengajak seluruh RT dan RW di Kota Makassar untuk mendukung penuh langkah Wali Kota Makassar untuk melakukan penonaktifan RT RW.
“Saya sebagai ketua RW di kecamatan Bontoala mengajak seluruh RT RW untuk mendukung langkah pak Wali menonaktifkan RT RW demi mendukung suksesnya program walikota Makassar,” kata Ansar.
“Walikota Makassar sudah banyak berkorban pada kami sebagai ketua RW bahkan beliau diskualifikasi itu karena memperjuangkan RT.RW agar mendapat fasilitas dan kesejahteraan, Maka dari itu sebagai bawahan kami siap menunggu perintah dari atasan. Kami berharap kepada seluruh RT.RW agar siap menerima dan tidak panik dan galau, kalau selama ini kinerjanya bagus pada masyarakat tentu walikota Makassar punya pertimbangan lain tanpa harus memihak kepada salah satu RT RW.
Ansar yang juga Praktisi hukum itu berharap kepada Walikota Danny Pomanto dapat memberlakukan hal yang sama terhadap LPM mengingat ada beberapa ketua LPM yg sudah tidak berdomisili dan tidak memiliki tempat tinggal di wilayah yg dia tempati menjadi ketua LPM, bahkan program untuk pemberdayaan Masyarakat sudah sangat susah ditemui,” pungkasnya (ri).
