banner-1

Hukrim

Dit Reskrimsus Polda Tetapkan 7 Tersangka Pejabat dari Satker SPAM Provinsi Sulsel

Foto Polda Sulawsesi Selatan

Makassar, metrotimur.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel akhirnya menetapkan tujuh orang pejabat dari Satuan Kerja (Satker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pipa PVC, Rabu 9 Agustus 2017.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Dimana para tersangka dinilai secara sengaja melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3.700.000.000 dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia.

Selain itu dari hasil gelar perkara juga disimpulkan bahwa pekerjaan proyek tersebut juga tidak dilaksanakan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dan rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi untuk memenuhi syarat kelengkapan pencairan anggaran.

Sehingga atas perbuatan para terTeDicky negara dirugikan sebesar Rp 2.466.863.636 sesuai dengan perhitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pengerjaan proyek tersebar di 10 Kabupaten di Provinsi Sulsel ,”terang Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani.

Dalam pelaksanaan proyek, kata Dicky para tersangka menjalankan peran yang berbeda. Dimana tersangka Kaharuddin Kepala Satker SPAM yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai tidak membuat perancangan yang baik sebagaimana prinsip pengadaan.

Tak hanya itu, ia juga yang berperan merencanakan pengadaan fiktif, memerintahkan untuk mencari perusahaan fiktif dan mengatur pelaksanaan pekerjaan dan menerima hasil pencarian.

“Aturan yang dilanggar Kaharuddin yakni melanggar Pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18, dan Pasal 21 UU No.1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara ,”jelas Dicky.

Kemudian tersangka Ferry Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku PPK. Dimana ia mengatur pekerjaan di 6 titik Ibu Kota Kecamatan (IKK) dan menerima hasil pencairannya. Selain itu, ia juga yang memerintahkan pencairan dana pekerjaan meski dokumen tidak lengkap.

Baca juga :  Korban Curanmor Nyamar Jadi Pembeli Motor

“Aturan yang dilanggar yakni Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 190/ PMK.5 / 2013 tentang tata cara pembayaran, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 66 Peraturan Presiden (Perpres) 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ,”jelas Dicky.

Sementara tersangka, Mukhtar Kadir yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lanjut Dicky diketahui menandatangani kontrak dan berita acara pemeriksaan pekerjaan sebanyak 15 lokasi di Ibu Kota Kecamatan (IKK).

“Aturan yang dilanggar yakni Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 190/ PMK.5 / 2013 tentang tata cara pembayaran, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 66 Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ,”lanjut Dicky.

Sedangkan tersangka Andi Kemal yang merupakan pejabat pengadaan dinilai berperan mengatur dan menetapkan volume serta spesifikasi barang dan memerintahkan Rusdianto untuk membuat 21 Surat Perintah Kerja (SPK) yang tujuannya hanya formalitas atau fiktif serta menerima hasil pencairan untuk pekerjaan di 21 titik Ibu Kota Kecamatan (IKK).

“Tersangka melanggar Pasal 17 Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ,”ucap Dicky.

Selanjutnya tersangka Andi Murniati yang bertindak sebagai bendahara dinilai tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta mengetahui dokumen pembayaran tidak lengkap namun membuat surat perintah membayar (SPM) dan menerima hasil pencairan.

“Atas perbuatannya tersangka melanggar Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 190 / PMK.05/ 2012, Pasal 39, 40 dan Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ,”kata Dicky.

Kemudian tersangka Rahmat Dahlan yang bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dinilai tak melakukan verifikasi dokumen. Sehingga atas perbuatannya melanggar Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 190/ PMK. 05/ tahun 2012.

Baca juga :  Tiga Siswa SMP Kantongi Sabu Dibekuk Polsek Manggala

Terakhir tersangka Muh. Aras yang merupakan Koordinator Penyedia barang dimana berperan membantu tersangka Andi Kemal mencari 10 dokumen perusahaan.

“Kalau Aras melanggar Pasal 118 Perpres 70 Tahun 2012 Tentang pengadaan barang dan jasa “, ungkap Dicky. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top