Health

Dorong Optimalisasi Pajak Daerah Di Makassar, KPK Bangun Koordinasi Dengan Kejaksaan dan Kepolisian

MAKASSAR, METROTIMUR.COM  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus menggenjot penyelamatan uang negara dan optimalisasi Pendapatan Daerah di sektor Pajak dan Retribusi dengan mengandeng pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Diketahui, melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Aldiansyah Malik Nasution, meminta kepada Pemerintah provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan untuk segera membentuk tim terpadu dengan melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian serta lembaga negara lainnya untuk bersama sama menyelamatkan uang negara dan pencegahan tindak korupsi.

Seperti yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar dengan menggelar kegiatan “Sosialisasi Kepatutan Taat Pajak Daerah” di Hotel Singasana Makassar dengan menghadirkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, NGO, pihak Perbankan Sulselbar dan para pengusaha Hotel dan Restaurant.

“Hari ini kita hadir dan KPK gunakan kewenangan itu sesuai yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002, yakni kewenangan koordinasi, makanya hadir Kejaksaan dan Kepolisian, ” kata Choki, rabu (14/8/19).

Ada 5 Kewenangan KPK yang diatur oleh UU Nomor 30 tahun 2002, yang pertama, Kewenangan Koordinasi, Kewenangan Supervisi, Kewenangan Penindakan, Kewenangan Pencegahan dan Monitoring. Oleh dengan kewenangan itu, hari ini kami hadir untuk mempertegas, bahwa ada hal – hal yang harus diketahui oleh lembaga negara lainya, terkhusus lagi harus diketahui oleh para pengusaha yang ada di Kota Makassar.

“Jadi semua pihak harus mengetahui kewenangan supervisi dan pencegahan itu, bukan hanya lembaga negara, tetapi terkhusus lagi para pelaku usaha Hotel dan Restaurant, bahwa KPK saat ini mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya disektor pajak dan retribusi, ” kata Choki.

Khusus Pajak Daerah kota Makassar, Choki membeberkan bahwa PAD Makassar belum maksimal. Banyak hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan PAD Makassar, diantara kendalanya adalah, masih banyaknya pelaku usaha Hotel dan Restaurant yang belum menyetorkan hasil pungutan pajak Konsumennya.

Baca juga :  Wow...Ternyata Pantat Ayam Mengandung Nutrisi

“PAD Makassar belum maksimal, kendalanya sudah kita temukan, para wajib pungut pajaknya banyak yang bandel, tidak setorkan pajak konsumen kepada Pemda, ini kalau dibiarkan, bukan hanya para pelaku usaha tapi imbasnya kepada Pemerintah itu sendiri, ada apa pengusaha tidak setor, kemudian ada apa kemudian upaya tegas dari Pemerintah kendor, ini baru 2 sumber PAD, belum yang lainnya, ” ungkap Choki.

Oleh karena itu, dengan kewenangan Koordinasi ini, kita meminta kepada Bapenda Makassar untuk menyerahkan data tunggakan pajak Hotel dan Restaurant.

“Mana data tunggakan pajak daerah Hotel, Restaurant dan yang lainnya, nah kita dapat itu barang. Sekarang kita tidak mau ada lagi alasan dari pihak wajib pungut pajak untuk tidak setorkan ke Pemda. Saya ingatkan dan kami pertegas kepada wajib pungut pajak, Pemda itu punya hak menagih yang diatur oleh UU terhadap pelaku usaha, jadi jangan main – main, hari ini harus jelas semuanya, ” tegas Choki.

Lanjut Choki membeberkan sejumlah kasus tindakan korupsi di indonesia, modus yang paling utama adalah Suap dan pengadaan barang dan jasa. Ia mengatakan, hampir 87 persen kasus yang ditangani KPK semua bermuara dari suap dan pengadaan barang dan jasa.

“Makanya jangan heran, sekarang KPK getol yang namanya Operasi Tangkap Tangan (OTT), karena suap ini hanya bisa ditangkal dengan OTT, silahkan aja dicek, dan yang paling banyak itu, mohon maaf, adalah anggita dewan, ” beber Choki.

Dimana relevansi dari tunggakan pajak Daerah dengan potensi tindakan korupsi itu, tentu sangat erat, kata Choki. Jelas ada, misalnya ada penunggak wajib pungut pajak tapi tidak ada tindakan yang tegas dari instansi pemerintah yang diberi kewenangan, dengan kata lain ada pembiaran, kenapa ada pembiaran, ini kan jadi pertanyaan besar, kata Choki.

Baca juga :  Berantas Parkir Liar, Camat Panakkukang Gelar Rapat Koordinasi Bersama Tripika, PD Parkir & Dishub

Nah ketika pembiaran karena ada main mata, kita pertegas lagi yah, jangan pernah berfikir bahwa KPK hanya mengontrol Pemerintahnya saja, tetapi pihak swasta juga akan masuk dalam zona kontrol itu.

“Kalau ada main mata, apalagi menggelapkan pajak, KPK beri dua pilihan, kita selesaikan di Makassar atau kita tuntaskan di Jakarta, KPK dan Kejaksaan tidak akan pernah toleransi ketika ada pihak yang coba bermain – main, apalagi suap menyuap dalam konteks penggelapan pajak, kita pasti eksekusi, ” tegas Choki.

Oleh karena itu, untuk tidak terjadi hal itu, maka kami instruksikan, Pemkot Makassar untuk segera melakukan pemasangan alat rekam pajak, biar tidak ada dusta diantara kita. Soal kendala pemasangan alat rekam pajak itu, informasi yang berhasil kami himpun tidak maksimalnya pemasangan alat tersebut, katanya ada konflik kepentingan dengan sekolompok orang yang coba menghalangi pemasangan itu.

“Kami juga monitoring apa saja kendalanya, bukan saja pendapatannya, melalui kewenangan Koordinasi KPK ini dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian akan mengamputasi hal – hal tersebut, kalau ada oknum atau kelompok yang mencoba menghambat, segera laporkan, ” kunci Choki. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top