Hukrim

DPR dan Eksekutif Revisi UU KPK, KMS Sulsel: Koruptor Berdendang Ria

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Penolakan revisi UU 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupis mendapat penolakan dari penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan.

Ratusan massa Yang berasal dari sejumlah NGO, Ormas serta aktivis kampus menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumiharjo. Sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK Nomor 30 tahun 2020. Dalam Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel, menilai pegesahan revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR dan Eskekutif merupakan salah satu bentuk arogansi yang tidak lagi berpihak kepada pemberantasan korups.

Pelemahan – pelemahan terhadap KPK sangat jelas terlihat, batasan ruang gerak KPK semakin dipersempit. Dalam orasinya Koordinator FoKal NGO Sulselbar, Djusman AR menyampaikan, bahwa dengan revisi UU KPK telah meluluh lantahkan semangat reformasi dalam hal pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kemudian dengan revisi UU KPK kemudian kedudukan KPK sama dengan Kepolisian dan Kejakasaan.

Foto: Orasi Koordinator Fokal NGO Sulselbar, DJusman AR di Gedung DPRD Provinsi tentang Penolakan revisi UU KPK, rabu (18/9/19).

“Kita ketahui KPK ada lembaga independen, lalu kemudian dipersamakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan bagaimana Pemberantasan Korupsi bisa berjalan, kasus kasus yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian sampai saat ini banyak yang tidak jelas, ” kata Djusman dalam orasinya.

Lanjut Djusman, Revisi UU KPK adalah bukti bahwa semangat pemberantasan korupsi itu akan hilang, Korupsi akan merajalela dan para Koruptor akan berdendang ria, ini ulah dari para politisi dan eksekutif itu sendiri, kenapa mereka bersegera mengesahkan, karena mereka takut, mereka khawatir ketika KPK semakin garang dalam pemberantasan korupsi, ” kata Djusman, rabu ( 18/9/19).

Sementara itu dari Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawsei dalam orasinya membeberkan, bahwa rancangan UU KPK disahkan menjadi UU, kenapa disahkan, ingat bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia kini sudah berakar masuk ke legislatif, eksekutif dan sudah masuk ke Lembaga Yudikatif.

Baca juga :  Dewan Kembali Ingkar Janji, Panwaslu Ikut Menagih Komitmen Hukum BK Dewan Makassar

Menurut Aswari yang mewakili ACC dalam aksi di Gedung DPRD Provinsi Sulsel menolak revisi UU KPK,Ia menyampaikan dalam orasinya, bahwa saat ini Korupsi itu mulai menjalar ke akar rumput. Kita bisa melihat instansi penegak hukum tidak mampu untuk menyelesaikan kasus korupsi.

“Ingat saat ini yang paling korup adalah Instansi penegak hukum dan Instansi yang juga paling korup adalah DPR. Runtuhnya semangat pemberantasan korupsi ini dikarenakan ulah dari lingkungan legislatif dan eksekutif, ” beber Asrawi dalam orasinya.

Kemudian ulah DPR ini, Aswir dalam orasinnya mengajak semua elemen untuk mengawasi partai – partai mana saja yang mendukung revisi UU KPK saat ini. Perlu diketahui hari ini apa yang kita lakukan adalah sebagai salah satu bentuk ketidak percayaan kita kepada perjalanan politik di Indonesia yang paling kotor.

“Ingat..! Kita harus membangun ketidak percayaan terhadap partai politik yang busuk dan melahirkan anggota DPR yang busuk yang menjadi penumpang gelap dalam perjuangan reformasi. Kemudian kita tidak boleh kendor terhadap pemberantasan korupsi. Kita harus terus mendukung dan masih ada upaya agar kemudian KPK sehat kembali dalam segala penyakit yang disuntikkan segala penyakit oleh legislatif dan eksekutif, ” teriak Aswari.

“Ingat ..! legislatif dan eksekutif kini bersatu padu dengan koruptor untuk melemahkan pemberantasan korupsi, apakah kita harus diam, masih ada upaya kawan – kawan, aksi ini harus terus berjalan untuk mendukung judisial review terhadap UU KPK yang disahkan oleh DPR yang kepala batu itu, ” tambah Aswari.

Foto: Orasi Prof. Marwan Mas Guru besar Hukum Unibos

Sementara itu, Prof. Marwan Mas Guru Besar Hukum Unibos dalam
orasinya juga mengatakan, Pemerintah dan DPR kelabui rakyat bahwa revisi UU KPK adalah penguatan KPK. Ternyata revisi justru melemahkan kewenangan KPK yang selama ini berjalan dengan baik dan efektif dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan dibentuknya Dewan Pengawas kemudian menghapus Dewan Penasihat.

Baca juga :  Gudang Pengoplos Beras Ilegal Ditemukan di Wilayah Kecamatan Manggala

Kemudian, Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas yang dibentuk dalam revisi UU KPK, adalah salah satu bukti pelemahan kewenangan KPK. Kalau menguatkan KPK itu tambah anggarannya dalam pencegahan dan penindakan, lindungi dari ancaman kriminalisasi pimpinan KPK, lindungi penyelidik dan penyidik KPK dari ancaman fisik seperti penyiraman air dan atau ancaman penganiayaan, serta ungkap siapa pelaku dan aktor di belakangnya terhadap penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan yang sudah lebih dua tahun tak mampu diungkap polisi.

“Jadi revisi UU KPK bukan menguatkan tapi melemahkan KPK. Perjuangan hari ini belum berakhir, kita akan tempuh judisial review, kita masih yakin KPK bisa kita selamatkan, ” kata Prof. Marwan dalam orasinya.

Hadir dan bergabung dalam aksi Penolakan Revisi UU KPK di Gedung DPRD Provinsi yakni, LBH Apik Makassar, KOPEL, YLBHM Makassar, YASMIB, SPAK Sulsel, Peradin, LMPI, POSBAKUMADIN, HWDI Sulsel, ICJ, LSKP, Dewi Keadilan Sulsel, Fokal NGO, Serikat Sopir Makassar, LBH Makassar, ACC dan SP Anging Mammiri. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top