banner-1

Hukrim

Hak KPU Ajukan Kasasi, Pengunjung Ungkap Fakta Sidang Putusan PT TUN Makassar

Makassar, metrotimur.com – Carut marutnya soal boleh tidak KPU Makassar mengajukan Kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terjawab atas kesaksian salah pengunjung pada sidang Putusan Gugatan Appi – Cicu terhadap KPU Makassar.

“Wah.. Kenapa bisa carut marut informasi yang beredar soal Kasasi, dalam fakta sidang PT TUN kan jelas, gugatan Appi – Cicu diterima oleh Majelis Hakim PT TUN. Kemudian untuk pihak tergugat kemudian disarankan kalau tidak menerima atau keberatan atas putusan majelis hakim PT TUN, disarankan untuk menempuh jalur hukum selanjutnya yakni ke MA, ” ungkap NI (42), Sabtu malam (24/3/18) saat awak media menyambangi kediamannya.

Kepada awak media, pengunjung yang enggang disebutkan namanya mengatakan, “Seharusnya kalau bahas soal KPU mengambil langkah hukum yang lebih tinggi yakni menuju Kasasi di MA, harusnya orang bicara fakta sidang, jangan dipelintir kiri kanan, banyak ko’ pengunjung yang menghadiri dan mendengar langsung keputusan dan saran Hakim Ketua, Edi Supryanto kepada pihak tergugat dan itu disampaikan langsung didalam sidang yang disaksikan oleh kedua pihak yakni tergugat dan penggugat dan para pengunjung juga para rekan – rekan media, ketua majelis hakim menyarankan pihak tergugat menempuh jalur hukum ditingkat MA (Kasasi).

“Saya mendengar langsung, seperti ini kata Hakim Ketua, Edi Supryanto, bagi pihak tergugat jika merasa keberatan atas putusan PT TUN tentang perintah pengadilan untuk mencabut SK Penetapan paslon Danny Pomanto – Indira Mulyasari, silahkan menempuh jalur hukum ke MA, ” kutipnya.

Saya hanya menyarankan, ini tidak semestinya ada pihak yang coba mempolitisasi fakta – fakta sidang, saya juga berharap berita atau informasi yang disampaikan ke publik harus sesuai fakta sidang, jangan hoax, memang ada pernyataan Hakim soal Hak Kasasi KPU Makassar ke MA dan Ketua Majelis Hakim yang menyarankan, jangan sampai hanya karena informasi yang dipelintir oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan sengaja untuk membodohi masyarakat yang bisa berujung konflik horizontal, apalagi momentum pilkada Sekarang ini, harap NI.

Baca juga :  Diduga Main Mata, Komisioner KPU Temui Pendukung DIAmi

Sementara itu ditempat yang berbeda, salah seorang Tim hukum DIAmi yang juga hadir sebagai pengunjung pada sidang putusan PT TUN, Faisal Ibnu MS, SH. MH membenarkan, Pada persidangan di PTTUN kemarin, rabu (21/3/18), Faisal mengatakan “Majelis hakim bulat menerima gugatan pemohon untuk seluruhnya serta memerintahkan KPU dalam hal ini tergugat agar membatalkan surat keputusan terkait dengan pencalonan DIAMI, ” kata Faisal, sabtu malam (24/3/18).

Namun lagi – lagi negara sudah menjamin hak-hak bagi pihak yang keberatan atau tidak menerima putusan PTTUN. Dalam Perma No.11 tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa pihak yang keberatan atas putusan PTTUN dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

“Karena berhubung KPU berada dalam pihak yang kalah, maka KPU bisa mengajukan upaya hukum Kasasi ditingkat Mahkama Agung (MA), ” kunci Faisal. (Sqd 05)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top