banner-1

Hukrim

Hamdan Zoelva: Gugatan Appi – Cicu Tergantung Bagaimana Penilaian PT TUN

Hamdan Zoelva (saksi ahli)

Makassar, metrotimur.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, selaku saksi ahli dalam memgugatan Appi – Cicu tergantung penilaian PT TUN.

“Kalau dikaitkan dengan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa, maka upaya administratif yang dimaksud harus dikaitkan dengan objek gugatan itu sendiri, ” kata Hamdan Zoelva, saat memberi tanggapanya terkait gugatan Appi – Cicu di PT TUN Sulsel, Jalan A. P. Pettarani Makassar, senin (13/8/18).

Hamdan Zoelva dalam tanggapannya mengatakan, Undang – undang memberikan batasan kepada para pihak yang merasa dirugikan atas keputusan TUN dalam waktu tiga hari pihak tersebut memasukkan keberatan kepada Panwas atau Bawaslu, tetapi dengan keterbatasan waktu yang singkat tidak mungkin bisa diputuskan, bagaimana mekanismenya, itu sebenarnya persoalan seperti itu bisa diselesaikan oleh internal panwaslu dan Bawaslu, kenapa, para pihak pencari keadilan tidak boleh dirugikan, kata Hamdan Zoelva.

Terkait perbawaslu nomor 15 tahun 2017 pasal 11 ayat (1) dikatakan “Tiga hari keputusan penetapan KPU tentang penetapan pasangan calon dikeluarkan ” namun dipasal ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu provinsi atau Panwas Kab/Kota paling lama tiga hari sejak pelanggaran tersebut tercatat sebagai objek sengketa.

Terkait dengan keputusan KPU Makassar bahwa terhadap pelanggaran yang dimaksud itu tidak diketahui oleh KPU sebelumnya sehingga tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan, sementara pada norma pasal 11 nomor 14 tahun 2017 memberikam dua langkah yang bisa dilakukan, Kuasa hukum KPU, Marhuma Majid kembali meminta penjelasan dari saksi ahli, apakah terhadap penerjemahan terkait dengan pasal 71 ayat (3) tidak melalui proses yang ditetapkan pada Perbawaslu pasal 11 ayat (2) bisa dilakukan.

Baca juga :  Wali Kota Danny Terima Obor Asean Games

Menurut Hamdan Zoelva, Perbawaslu itu adalah peraturan internal dari Bawaslu yang merupakan pedoman kerja dan mekanisme internal Bawaslu itu sendiri.

“Kalau untuk gugatan ke PT TUN itu, sahnya bilamana salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepada PT TUN atas keputusan pejabat, itu setelah melalui proses di Bawaslu atau Panwas dilalui, ” jelas Hamdan Zoelva.

Lanjut Hamdan Zoelva, bagaimana prosesnya, itu mekanisme internal Bawaslu, apakah masaalah internal demikian adanya, untuk selanjutnya, tergantung nanti bagaimana penilaian PT TUN, pada intinya keputusan internal Bawaslu tidak boleh merugikan pihak dan keputusan ada pada PT TUN, ” kata Hamdan Zoelva. (Sqd 05)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top