banner-1

Hukrim

I Nyoman Arya Bantah Keterlibatan Wali Kota di Kasus Pembebasan Lahan Buloa

I Nyoman Arya

Makassar, metrotimur.com – I Nyoman Arya, Mantan Kepala Bagian Pertanahan Pemkot Makassar yang bersaksi di sidang lanjutan kasus korupsi pembebasan lahan Buloa, proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) tegas membantah adanya campur tangan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

“Kata kuncinya, wali kota tidak pernah terlibat pada teknis administrasi pembebasan lahan. Kalau ada yang menyebut itu, saya tegaskan itu Hoax,” kata I Nyoman Arya, Senin, (18/9/2017)

Lanjut I Nyoman Arya, sebelum pembebasan lahan terjadi, wali kota memang gencar mensosialisasikan kepada jajarannya bahwa akan ada proyek nasional di Kota Makassar, dan dipermaklumkan untuk membantu pihak pelindo sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi saya sampaikan sekali lagi, pak Wali bukan ikut dalam pertemuan diproses pembebasan lahannya, pertemuannya hanya sampai tahap sosialisasi dan sosialisasi itu adalah bentuk tanggungjawab kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Makassar, hanya sebatas itu saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran pusat melekat kepada pihak pelindo, sehingga jelas pemkot tidak boleh masuk dalam tim pembebasan lahan.

“Apalagi sudah diatur jelas dalam pepres 148 tentang kepentingan publik. Dengan regulasi itu, pelindo bisa langsung membebaskan lahan untuk proyek nasional yang digagas,” terangnya.

Lanjut, saat pihak pelindo meminta kami ( Pemkot) untuk menjadi Ketua Panitia pembebasan lahan Buloa, kami menolak, alasan penolakan kami (Pemkot) mengacu kepada Perpres 148, Pelindo bisa melakukan sendiri karena anggaranya memang melekat pada Pelindo.

Kemudian menurut I Nyoman, wali kota turut serta dalam dua rapat sebelum proses pembebasan lahan terjadi namun lagi-lagi dalam kapasitas untuk sosialisasi. Pertama bersama jajaran SKPD. Kedua, bersama dengan pihak pelindo.

Diketahui, Sabri dalam persidangan lanjutan, Senin 18 September, juga didudukan dua terdakwa lainya Rusdin dan Jayanti. Keduanya merupakan warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Baca juga :  Ramzah Tabraman : Supratman Berlindung di Hak Imunitas Yang Tidak Pada Tempatnya

Rusdin dan Jayanti ditetapkan sebagai terdakwa karena diduga menyewakan lahan negara kepada PT PP (pengelola proyek Makassar New Port ) senilai Rp 500 Juta/tahun. Keduanya mengklaim,8 lahan itu adalah milik mereka.

Tidak hanya Rusdin dan Jayanti, Kejati juga menetapkan Asisten 1 Pemkot Muh Sabri. Ia diduga ikut menfasilitasi kedua belapihak yang seolah olah mengatasnamakan Pemkot.

Awal mulanya tejadi persewaan lahan karena tidak ada akses jalan menuju proyek MNP yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Rencana awalnya untuk jalur masuk ke proyek MNP sudah ditentukan, tetapi karena banyak lahan yang harus dibebaskan dan jauh, sehingga lahan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo menjadi alternatif.

Tanah yang sedang disewakan dengan satuan panjang 500 meter dan luas 60 meter persegi. Tanah itu diikuasai oleh Rusdin cs yang tanahnya merupakan tanah garapan selama 20 tahun.

Sebelumnya, sejumlah nama penting turut disebut di dalam berkas dakwaan perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo, Makassar yang menjerat Muh. Sabri, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar.

Nama-nama tersebut diantaranya owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jeng Tang Bin Liem Eng Tek, dan laywer senior Ulil Amri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irma Arriani, dalam berkas dakwaan menyebut, Jen Tang dan Ulil hadir disemua pertemuan proses sewa lahan negara tersebut.

Proses terjadinya penyewaan lahan negara di sebut terjadi setelah difasilitasi Sabri, yang mempertemukan pihak penyewa PT Pelindo dan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan Rusdin dan Andi Jayanti Ramli selaku pengelola tanah garapan yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini.

Bukti keduanya adalah pengelola tanah garapan didasari surat keterangan tanah garapan register nomor 31/BL/IX/2003 yang diketahui oleh Lurah Buloa Ambo Tuwo Rahman dan Camat Tallo AU Gippyng Lantara nomor registrasi 88/07/IX/2003 untuk Rusdin, sementara Jayanti nomor registrasi 30/BL/IX/2003 saksi lurah saksi Lurah dan camat nomor registrasi 87/07/IX/2003 dengan luas 39.9 meter persegi.

Baca juga :  Modus Operandi Beralihnya Fasum Fasos, ACC Kembali Desak Pihak Kejaksaan dan Pemkot Makassar

Bukti keduanya adalah pengelola tanah garapan didasari surat keterangan tanah garapan register nomor 31/BL/IX/2003 yang diketahui oleh Lurah Buloa Ambo Tuwo Rahman dan Camat Tallo AU Gippyng Lantara nomor registrasi 88/07/IX/2003 untuk Rusdin, sementara Jayanti nomor registrasi 30/BL/IX/2003 saksi lurah dan camat nomor registrasi 87/07/IX/2003 dengan luas 39.9 meter persegi.

Pada pertemuan pertama turut dihadiri Jen Tang selaku pimpinan Rusdin dan Jayanti yang bekerja di PT Jujur Jaya Sakti serta Ulil Amri yang bertindak sebagai kuasa hukum keduanya.

“pertemuan pertama terjadi pada 28 Juli 2015 bertempat di ruang rapat Sabri selaku Asisten 1. Pada pertemuan itu terjadi negosiasi antara kedua belah pihak,” terang Irma.

Kemudian lanjut pada pertemuan kedua pada tanggal 30 Juli 2015. Dimana Jen Tang dan Ulil Amri kembali hadir bersama Rusdin yang bertindak mewakili Jayanti.Dalam pertemuan itu disepakati harga sewa lahan negara Buloa senilai Rp 500 Juta atau lebih rendah dari tawaran Jen Tang cs yang meminta nilai Rp1 Miliar.

Draf sewa lahan akhirnya disetujui dalam pertemuan berikutnya di ruko Astra Daihatsu Jalan Gunung Bawakaraeng. Dalam pertemuan ini kembali dihadiri oleh Jen Tang, Ulil Amri dan Rusdin mewakili Jayanti.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 2015 di Kantor Cabang Mandiri, PT PP melakukan pembayaran terhadap Rusdin dan Jayanti yang juga kembali dihadiri oleh Jen Tang dan Ulil Amri. Uang senilai Rp 500 Juta itu pun di terima Rusdin namun di bagi dua dengan Jayanti Ramli. (kh/ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top