Hukrim

Insiden Berdarah Sengketa Lahan di Manggala, Kadis Pertanahan Makassar Diminta Untuk Bertanggung Jawab

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Pasca konflik antar warga di Kecamatan Manggala yang diawali adanya sengketa lahan antar Pemkot Makassar dan pihak ahli waris yang menelan korban berdarah, DPRD Makassar resmi melayangkan undangan pemanggilan kepada pejabat terkait Pemkot Makassar, sabtu (23/11/19).

Diketahui sebelumnya, tepatnya hari jum’at, (22/11/19) sebagian warga Manggala menggelar aksi dengan tema ” Gelar Sajadah” di Lapangan Bola Antang yang menjadi objek sengketa antara Pemkot Makassar dan pihak ahli waris. Pada aksi tersebut terjadi bentrokan sesama warga yang dipicu adanya saling klaim kepemilikan antara Pemkot Makassar, dimana atas pengakuan Pemkot Makassar yang mengatakan lahan seluas kurang lebih 1 hektar are tersebut merupakan aset Pemkot Makassar dengan alat bukti perjanjian damai.

Sementara dari pihak ahli waris, juga mengklaim, bahwa lahan tersebut adalah milik mereka dengan alat bukti kepemilikan berupa Sertifikat Surat Hak Milik (SHM).

Dengan munculnya sikap DPRD Makassar sebagai bentuk respon dari konflik horizontal antar warga setempat, Melalui Ketua DPRD Makassar dari Partai Nasdem, kemudian melayangkan surat pemanggilan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi A.

Sebagai penanggung jawab wilayah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Amanda Syahwaldi sebagai Lurah Antang, menyampaikan terima kasihnya kepada DPRD Makassar atas undangan RDP tersebut.

“Alhamdulillah, patut kita sampaikan apresiasi kepada DPRD Makassar, inilah yang selama ini kita harapkan. Kisruh lahan lapangan Bola Antang ini memang menjadi polemik dan saya beberapa kali menghadap kepada Dinas Pertanahan agar segera mengambil sikap dengan menggelar Rapat bersama untuk menyelesaikan kisruh tersebut, ” kata Amanda Syahwaldi.

“Semoga saja ini akan menjadi pintu solusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut, dan saya juga berharap semua pihak untuk saling menahan diri, karena bagaimanapun di Manggala itu adalah satu rumpung dan tidak bisa dipisah pisahkan, ” tambah Amanda.

Baca juga :  Humas Polda Sulsel: Penggeledahan Kantor Balaikota Terkait Uang 1 Milliar

Berikut Video

Di tempat yang berbeda, salah satu ahli waris yang berhasil dihubungi melalui via telepon juga menyambut baik munculnya undangan RDP dari DPRD Makassar.

“Ini yang kami tunggu selama ini, jauh sebelumnya kami juga sudah melayangkan surat kepada DPRD Makassar dan Pemkot Makassar, tetapi sampai muncul konflik kemarin tidak ada respon. Tapi saya berterima kasih kepada Ketua DPRD Makassar yang baru, karena langsung merespon, meskipun sudah ada warga yang jatuh menjadi korban atas insiden kemarin, ” ucap Syamsul.

Kemudian kami juga dari ahli waris meminta kepada Pj Wali kota Iqbal Suhaeb, untuk memastikan para pejabatnya yang diundang oleh DPRD Makassar untuk wajib hadir, terkhusus buat Kadis Pertanahan, kalau wajib sifatnya pak Pj juga hadir, bukan hanya Manai Sofyan.

“Pak Manasi Sofyan wajib datang, karena beliau punya pengetahuan soal kisruh kemarin, Pak Manai jugalah yang kemudian yang harus bertanggung jawab atas konflik yang terjadi kemarin. Kami dari ahli waris tidak ingin berbenturan dengan masyarakat itu sendiri, toh kami juga yang berselisih kemarin itu boleh dikatakan masih satu
Keluarga besar di Manggala. Perdebatan kami dengan Pemkot Makassar bukan dengan warga, tapi pemkot selalu menutup pintu, termasuk yang tidak merespon itu adalah Kadis Pertanahan, Manai Sofyan, jangan kemudian karena ulah pejabat Pemkot Makassar warga dibentur benturkan, ” ungkap Syamsul, sabtu (23/11/19).

“Di RDP nanti, Manai Sofyan hadirkan fakta kalau lahan itu adalah aset, darimana, siapa yang memberi dan siapa yang menerima dan apa alas haknya sampai Manai Sofyan klaim sebagai aset Pemkot, kami juga akan hadirkan fakta kepemilikan kami atas lahan tersebut, ” kunci Syamsul.

Baca juga :  Partai Gerindra Sulsel Angkat Bicara Terkait Kasus Mantan Ketua DPD Gerindra Sulsel

Meskipun ada korban yang dilahirkan dari Insiden tersebut, kerja keras pihak Kepolisian berhasil mengkondusifkan situasi panas di lapangan.

Berdasarkan undang RDP yang beredar, Rapat Dengar Pendapat akan digelar pada hari senin tanggal 25 November 2019. (Ri).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top