Politik

Jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Makassar Hadapi Ancaman Besar

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Bawaslu Kota Makassar hadapi ancaman besar
Posisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, bakal menjadi hambatan utama kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan oleh Nursari, Ketua Bawaslu Kota Makassar.
Bagi Nursari, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, mengandung banyak kelemahan. Terutama hal-hal yang menyangkut tentang kewenangan Bawaslu

“Undang-Undang Pilkada ini mengamputasi kewenangan Bawaslu yang telah di berikan oleh Undang-Undang Pemilu. Seperti halnya dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pilakada, yang masih menyebut Panwas Kabupaten/Kota, sementara dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pemilu, kami adalah Bawaslu Kabupaten Kota, ” jelas Nursari, kamis (12/9/19).

Lebih lanjut, bagi Nursari, Nomenklatur Panwas dan Bawaslu, membawa dampak kewenangan yang signifikan.

“Dampaknya ada pada kewenangan, yang tentu akan berbeda, seperti contoh kecil, pada Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, menyebutkan bahwa dalam konteks pelanggaran adminstrasi pemilihan, itu di teruskaan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sementara dalam Undang-Undang Pemilu, pada Pasal 454 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu, kewenangan penyelesaian pelanggaran Adminstrasi Pemilu ada pada kami untuk menyelesaiakannya, ” tambahnya

Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, di ketahui, Bawaslu Kota Makassar juga telah menjadi bagian dalam proses Juridicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang dengan tanda terima permohonan Nomor: 1894/PAN.MK/VIII/2019 dengan pemohon atas nama Nursari, Surya Efiriemen, dan Muna Rimbawan, tutu Nursari. (Ron)

Baca juga :  Walikota Makassar Mendapat Standing Aplose di Rapat Paripurna LKPJ
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top