banner-1

Hukrim

Kasasi KPU, Panwas: Kewenangan MA Untuk Menilai Hasil Putusan PTTUN

Makassar, metrotimur.com – KPU Kota Makassar pastilah dirundung dilema berat jika keputusan Mahkamah Agung (MA) memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Pasalnya akan terdapat dua putusan yang berbeda terkait kasus yang diajukan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dan dua-duanya pun sama-sama final dan mengikat.

menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kedudukan putusan panwaslu, Humas Panwaslu Kota Makassar, Moh. Maulana SH menegaskan bahwa “jika merujuk pada kewenangan Panwaslu, sebagaimana di sebut dalam Pasal 144 ayat (1), UU Pemilihan, penyelesaian sengketa pemilihan, putusan panwaslu bersifat mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti putusan kami mengenai penyelesaian sengketa pemilihan. itu mengikat dan menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan tindakan. dan pertanyaan terkait muara putusan MA yang jika dikemudian hari memperkuat putusan PTTUN, selanjutnya biar kami akan mengkonsultasikan hal tersebut dulu pada Bawaslu, terkait sikap yang akan kami tempuh selanjutnya” di Warkop Dottoro Boulevard, Minggu (8/4/2018).

menanggapi pertanyaan wartawan selanjutnya , sekaitan dengan kewenangan PTTUN yang di anggap menyerobot kewenangan Panwaslu, Maulana selanjutnya menilai bahwa kewenangan tersebut merupakan tupoksi Mahkamah Agung (MA), maulana melanjutkan, “selanjutnya MA yang akan menilai, apakah sengketa yang diajukan Appi-Cicu adalah ranah sengketa bawaslu atau domain Pengadilan TUN. dari situ silahkan publik yang menilai, apakah putusan PTTUN dapat dianggap telah jauh masuk menyerobot kewenangan Bawaslu atau tidak.”

maulana melanjutkan, “terkait dengan pendapat pak mappinawang, yang mengatakan mungkin saja KPU bakal menemui jalan buntu sekira MA memperkuat putusan PTTUN, hal itu juga menjadi diskusi internal kami pasca putusan PTTUN. dan seperti yang saya katakan tadi, Jika dikemudian hari ternyata nanti putusan MA justru menguatkan putusan PTTUN, maka kami akan mengkonsultasikan kepada Bawaslu RI terkait keputusan itu dan mengkonsultasikan langkah apa yang akan kami lakukan selanjutnya pasca putusan tersebut.”

Baca juga :  Polisi Bekuk Pengguna Sabu Didalam Masjid Raya Makassar

menanggapi pertanyaan wartawasn selanjutnya perihal keputusan KPU tentang penetapan calon, Maulana mengatakan, bahwa dasar putusan panwaslu, menyebutkan bahwa KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik dan menjalankan keputusan administrasinya dengan baik pula. sepanjang persidangan kemarin, Kami juga tidak menemukan adanya pelanggaran dalam keputusan yang diterbitkan oleh KPU,” lanjutnya.

Sementara Pakar Hukum Kepemiluan, Mappinawang SH menilai MA harus meluruskan kekeliruan dalam putusan yang sudah diambil oleh bawahannya, dalam hal ini PTTUN. Karena hanya dengan cara seperti itu, KPU bisa terhindar dari dilema berat.

“Karena bila keputusan kasasi berbeda dengan Panwaslu maka KPU tentu akan kebingungan dan serba salah. Kalau tidak melaksanakan putusan Panwaslu maka konsekuensinya akan bermasalah di DKPP. Sementara kalau tidak melaksanakan putusan pengadilan maka konsekuensinya pidana dan DKPP,” kata Mappinawang. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top