banner-1

Hukrim

Kasus Buloa, Hakim Pengawas dan Komisi Yudisial di Minta Turun Awasi Sidang

Buloa Kecamatan Tallo

Makassar, metrotimur.com – Hakim Pengawas dan Komisi Yudisial diminta turun mengawasi perjalanan sidang dugaan korupsi penyewaan lahan negara yang terletak di Kelurahan Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar.

Menurut Kadir Wokanubun, Sekretaris Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi hal itu penting agar tidak ada intervensi pihak luar terhadap perjalanan sidang perkara dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan orang berpengaruh di Sulsel. Salah satunya Jen Tang yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai orang yang berpengaruh tersebut.

“Ini sudah menjadi atensi masyarakat secara luas. Sehingga Hakim Pengawas atau Komisi Yudisial bisa turunkan tim lakukan pengawasan terhadap jalannya sidang kedepan ,” kata Kadir, Rabu (16/8/2017).

Dengan kehadiran Hakim Pengawas atau Komisi Yudisial nantinya diharapkan sidang perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara Buloa bisa terhindar dari intervensi pihak luar dan fakta sidang nantinya dapat mengungkap keterlibatan pihak pihak lainnya.

“Itu harapan kita dan pada umumnya masyarakat. Yah apalagi Jen Tang cukup dikenal lihai ,” ujar Kadir.

Tak hanya ACC Sulawesi yang diketahui sebagai lembaga penggiat anti korupsi yang dikenal paling getol dalam mengawal penanganan kasus korupsi di Sulsel mendesak turunnya Hakim Pengawas atau Komisi Kejaksaan dalam memantau dan mengawasi perjalanan sidang dugaan korupsi Buloa itu. Desakan pihak lain dalam hal ini pihak pelapor dugaan korupsi tersebut, Andi Amin juga berharap sama agar tim Hakim pengawas atau Komisi Yudisial bisa menurunkan timnya.

“Yah itu penting apalagi Jen Tang terkait dalam perkara ini meski Jaksa belum berani menyeretnya. Jen Tang harus di waspadai dia sekali lagi orang berpengaruh ,”tegas Amin.

Ini Sepak Terjang Jen Tang

Bukti kehebatan Jen Tang dimana sebelumnya berulah dan mengakibatkan dua pejabat Kejati Sulsel kala itu di copot dari jabatannya. Kedua mantan pejabat Kejati Sulsel tersebut masing-masing Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Selatan, Kadarsyah dan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulsel Fri Hartono.

Baca juga :  Polsek Manggala : Waspada Parkir Kendaraan Diteras Rumah

Keduanya dicopot dari jabatannya karena diduga bertemu pihak yang berperkara dalam perkara pidana umum reklamasi pantai ilegal dan pemalsuan kuitansi ganti rugi lahan yakni Jen Tang.

Perbuatan kedua mantan pejabat Kejati Sulsel itu terbukti berdasarkan inspeksi kasus yang diadakan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Dimana keduanya terbukti melanggar kode etik dan dimutasi masing-masing dari jabatannya.

Berdasar surat Keputusan Jaksa Agung No: Kep-175/A/JA/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Kadarsyah dicopot dari Wakajati Sulsel menjadi Koordinator pada Jampidum. Posisinya digantikan Heru Sriyanto yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Jamintel saat itu.

Sedangkan Fri Hartono menjabat Kabid Program pada Kabadiklat Kejagung. Posisinya sebagai Aspidum Kejati Sulsel digantikan M Yusuf yang dipromosi dari Kajari Medan kala itu.

Kasus pelanggaran kode etik Kadarsyah dan Yusuf bermula ketika keduanya diduga menerima gratifikasi masing-masing berupa mobil Toyota Alphard seharga Rp 1,8 miliar dan Honda Freed seharga Rp 300 juta terkait penanganan kasus reklamasi pantai ilegal dan pemalsuan kuitansi ganti rugi lahan.

Kajati Sulsel Suhardi yang merupakan mantan Direktur Penuntutan (Dirtut) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) juga turut diperiksa dalam kasus tersebut.

Dalam perkembangannya, Jamwas yang kala itu dijabat Mahfud Manan menilai keduanya tidak terbukti menerima gratifikasi namun dinyatakan terbukti melanggar kode etik dengan mengadakan pertemuan dengan tersangka kasus tersebut yaitu, pemilik PT Bumi Anugerah Sakti (BAS) Jeng Tang yang dalam proses persidangan dinyatakan bebas.

“Jadi peristiwa ini mengingatkan kita betapa hebatnya Jen Tang sehingga kita kali ini jangan sampai kecolongan dan kalau bisa semua elemen masyarakat terlibat dalam pemantauan jalannya sidang Buloa ,”tegas Kadir.

Kronologis Perkara Dugaan Korupsi Buloa

Sebelumnya, sejumlah nama penting turut disebut di dalam berkas dakwaan perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo, Makassar yang menjerat Muh. Sabri, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar sebagai terdakwa.

Baca juga :  Disperindag Makassar Gelar Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Nama-nama tersebut diantaranya owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jeng Tang Bin Liem Eng Tek, dan laywer senior Ulil Amri. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irma Arriani, dalam berkas dakwaan menyebut, Jen Tang dan Ulil hadir di semua pertemuan proses sewa lahan negara tersebut.

Proses terjadinya penyewaan lahan negara di sebut terjadi setelah difasilitasi Sabri, yang mempertemukan pihak penyewa PT Pelindo dan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan Rusdin dan Andi Jayanti Ramli selaku pengelola tanah garapan yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini.

Bukti keduanya adalah pengelola tanah garapan didasari surat keterangan tanah garapan register nomor 31/BL/IX/2003 yang diketahui oleh Lurah Buloa Ambo Tuwo Rahman dan Camat  Tallo AU Gippyng Lantara nomor registrasi 88/07/IX/2003 untuk Rusdin, sementara Jayanti nomor registrasi 30/BL/IX/2003 saksi lurah dan camat nomor registrasi 87/07/IX/2003 dengan luas 39.9 meter persegi.

Pada pertemuan pertama turut dihadiri Jen Tang selaku pimpinan Rusdin dan Jayanti yang bekerja di PT Jujur Jaya Sakti serta Ulil Amri yang bertindak sebagai kuasa hukum keduanya.

“pertemuan pertama terjadi pada 28 Juli 2015 bertempat di ruang rapat Sabri selaku Asisten 1. Pada pertemuan itu terjadi negosiasi antara kedua belah pihak,” terang Irma.

Kemudian lanjut pada pertemuan kedua pada tanggal 30 Juli 2015. Dimana Jen Tang dan Ulil Amri kembali hadir bersama Rusdin yang bertindak mewakili Jayanti.Dalam pertemuan itu disepakati harga sewa lahan negara Buloa senilai Rp 500 Juta atau lebih rendah dari tawaran Jen Tang cs yang meminta nilai Rp1 Miliar.

Draf sewa lahan akhirnya disetujui dalam pertemuan berikutnya di ruko Astra Daihatsu Jalan Gunung Bawakaraeng. Dalam pertemuan ini kembali dihadiri oleh Jen Tang, Ulil Amri dan Rusdin mewakili Jayanti.

Baca juga :  Aceh Diguncang Gempa Susulan

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 2015 di Kantor Cabang Mandiri, PT PP melakukan pembayaran terhadap Rusdin dan Jayanti yang juga kembali dihadiri oleh Jen Tang dan Ulil Amri. Uang senilai Rp 500 Juta itu pun di terima Rusdin namun di bagi dua dengan Jayanti Ramli. (Ka/Ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top