Hukrim

Kasus Pembatalan SK Pejabat Pemkot Makassar Kembali Bergulir di PT TUN

MAKASSAR, METROTIMUR.COM  – Gugatan Aparatur Sipil Negara (ASN), terhadap keputusan Penjabat (Pj) Wali kota Makassar Iqbal Suhaeb, terkait pembatalan 1073 jabatan, kembali bergulir di PTUN Makassar, Selasa (17/12/2019).

Kuasa Hukum penggugat (ASN) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya mengajukan penundaan SK pembatalan sebab dampaknya bisa berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Dalam gugatan ini kami ajukan permohonan untuk penundaan SK, karena dalam sengketa tata usaha negara dimungkinkan atau dibolehkan menurut aturan meminta penundaan SK pembatalan, tentunya yang menjadi objek sengketa.” kata Zulkifli.

“Alasannya, pertama mereka para penggugat (tiga camat dan satu lurah) posisinya dua orang sudah diangkat sebagai PPAT, tentunya pada saat dibatalkan SKnya ditakutkan produk yang pernah dibuat selama menjabat seperti dokumen Akte akte, bisa saja itu dianggap tidak sah. Kemudian, tadi dijelaskan juga bahwa ketika ada pembatalan jabatan yang menyebabkan demosi (penurunan jabatan) itu kan ada kerugian dalam hal tunjangan jabatan.” paparnya.

Lebih jauh, Zulkifli menyayangkan pihak tergugat hingga saat ini belum juga menghadirkan objek yang disengketakan, berupa SK utuh pembatalan jabatan.

“Sampai hari ini SK yang utuh terhadap pembatalan jabatan belum ada dihadirkan di persidangan, padahal hal tersebut diminta oleh pengadilan.” terang Zulkifli.

Di tempat sama, Bagian Hukum Pemkot Makassar Jhon, selaku tergugat menyebutkan mengikuti persidangan sesuai prosedur dan sementara masih mencari apa yang diminta di persidangan.

“Kita jalan sesuai prosedur saja. Kami akan coba berkoordinasi dengan BKD kami akan cari apa yang diminta tadi. Jika pihak pengadilan meminta kesaksian BKD dan Pj Walikota kami akan usahakan untuk memanggil, karena kami juga bekerjasama dengan pihak jaksa pengacara negara. Dan kami minta supaya dibuat surat untuk pemanggilan.” singkatnya.

Baca juga :  Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb Raih Baznas Award 2019

Sedangkan Adnan Hamzah, Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku pendamping hukum Pemkot Makassar menjelaskan bahwa proses persidangan masih menjadi ruang penggugat untuk membuktikan gugatannya.

“Inikan bagian dari proses pembuktian, tentu kalau kita bicara hukum maka siapa yang menggugat dialah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya. Kedepannya kita memberi kesempatan ke mereka karena ruangnya masih ruang mereka untuk membuktikan gugatannya, kami hanya mempersiapkan diri berkaitan dengan apa yang kira kira fakta persidangan seperti apa. Saya kira itu bagian dari strategi masing masing.” ucap Adnan

Terkait tambahan berkas berupa SK utuh pembatalan yang diminta dihadirkan oleh penggugat melalui majelis hakim, Adnan menerangkan bahwa hal tersebut bersifat anjuran.

“Kewenangan menambahkan berkas atau tidak itu dikembalikan ke pemerintah kota, Itu bersifat anjuran. Hakim boleh menganjurkan untuk kemudian supaya pemeriksaannya bisa komprehensif untuk mengajukan bukti tambahan.” kata Kasidatun Kejari Makassar ini. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top