banner-1

Hukrim

Kasus UMKM dan Ketapang, Pengamat Hukum: Ada Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Penyedik

Pengamat Hukum: Jermias Rarsina

Makassar, metrotimur.com – Penetapan tersangka yang dilakukan penyidik dalam dua kasus dugaan korupsi lingkup Pemkot Makassar sebelum ada kejelasan kerugian negara yang nyata, mendapat tanggapan dari kalangan pengamat hukum di Sulsel.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar, Jermias Rarsina mengemukaan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menegaskan membatalkan tafsiran kata “dapat” dalam unsur tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara menurut Undang-undang Tipikor yaitu tidak lagi sebagai delik formil. Akan tetapi, kata dia, berlaku sebagai delik materiil dalam artian bahwa kerugian negara harus bersifat penghitungan yang nyata (tidak potensial loss).

Jika ada aparat hukum menetapkan tersangka seseorang tanpa didasari dari putusan MK yang telah memberikan dasar hukum penilaian kerugian negara sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka menurut ketentuan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kata Jermias, diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (onrecht matige over heid daad) yaitu sebagai perbuatan tanpa dasar dalam hal ini tidak melaksanakan atau tidak menjalankan putusan pengadilan.

“Menetapkan tersangka sebelum menemukan perhitungan kerugian negara yang nyata itu dapat dikatakan bertentangan dalam putusan pengadilan dalam hal ini putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 alias penetapan tersangka cacat hukum karena dari sisi adminisrasi pemerintahan harus ada kewenangan penilaian yang sah. Masa putusan MK mau ditafsir lain lagi,” terang Jermias sembari mengatakan apalagi putusan MK merupakan hak pengujian UU Tipikor di bawah UUD 1945 yang pada pokoknya bersifat menciptakan hukum (Recht Schiping).

Sebelumnya, proyek pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana yang dikerjakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, dimana penyidik mengendus terjadinya dugaan mark-up harga senilai Rp 1,8 miliar dari total pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 6.918.000.000 yang bersumber dari APBD tahun 2016.

Baca juga :  Fasum Fasos Diserobot Oknum, Warga Antang Serentak Lakukan Perlawanan 

Menurut penyidik, dana yang terealisasi dalam proyek tersebut diperkirakan hanya sebesar Rp 5.027.263.000. Sehingga dinilai terdapat sisa anggaran dari proyek Ketapang Kencana sebesar Rp 1.890.727.000 yang dilaksanakan selama 6 bulan yakni dari bulan Juli sampai Desember 2016 dan dikerjakan melalui 4 kali kontrak kerjasama.

Tak hanya proyek ketapang, penyidik juga bersamaan menyelidiki dugaan korupsi pada proyek pembangunan sanggar kerajinan lorong-lorong oleh Dinas Koperasi dan UMKM Makassar yang diketahui menggunakan pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1.025.850.000.

Proyek tersebut diduga terjadi penyimpangan berupa adanya dugaan kekurangan volume pengadaan barang, dugaan mark up harga, dan dugaan perbuatan memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket karena belakangan dana yang terealisasi ditemukan hanya senilai Rp 975.232.000. (ka/ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top