Hukrim

Kejati Sulteng Tahan Tersangka Kasus Korupsi Alkes Kabupaten Poso

JAKARTA, METROTIMUR.COM -Pada hari Selasa 15 Oktober 2019, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Poso dan RSUD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.

Adapun 3 (tiga) orang tersangka inisial NMS (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso) ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Palu selama 20 (dua puluh) ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: Print-05/P.2.5/Fd.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

Kemudian yang kedua, inisial S (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen di RSUD Kabupaten Poso) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Maku selama 20 (dua puluh) ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: Print-06/P.2.5/Fd.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

Dan yang ketiga, AAM (Staf Teknis di Bidang Perencanaan RSUD Kabupaten Poso) ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Palu selama 20 (dua puluh) ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: Print-07/P.2.5/Fd.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Menurut Mukri selaku Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung RI, Kejati Sulteng melakukan penahanan, setelah para tersangka dilakukan pemeriksaan secara intensif dengan didampingi Penasihat Hukum.

“Setelah dilakukan pemeriksaan ketiga oknum tersebut langsung dilakukan penahanan, ” Kata Mukri, di Jakarta, rabu (16/10/19).

Lanjut Mukri menyampaikan, bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara untuk kasus dugaan korupsi Alkes di Dinkes Kabupaten Poso diperkirakan senilai Rp 3,2 miliar, sedangkan untuk kerugian negara kasus dugaan korupsi di RSUD Kabupaten Poso diperkirakan senilai Rp 4,8 miliar, berdasarkan hasil perhitungan oleh Ahli di Universitas Tadulako.

Baca juga :  Makassar Mengalami Deflasi, Berikut Laporan perkembangan Inflasi BPS Sulsel 2017

“Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ” tutup Mukri. (Ed/Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top