Hukrim

Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Tolak Revisi UU KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan petisi menolak revisi Undang – Undang KPK RI.

Penandatanganan petisi tersebut dilakukan usai menggelar “Dikusi Media dan Penandatanganan Petisi Tolak Revisi UU KPK” yang digelar di Warkop Salsabila jalan Anggrek Kecamatan Panakukang, senin (16/9/19).

Sejumlah NGO, Akademisi, Ormas serta aktivis kampus dan masyarakat sipil hadir dalam acara dan penandatanganan petisi penolakan revisi UU KPK diantaranya;

Ketua Fokal NGO Sulawesi, Djusman AR, Prof DR. Muhammad Akademisi Unhas, Rosmiati Sain Direktur LBH API, dari KOPPEL Syamsuddin Alimsyah, Prof. DR. Marwan Mas SH, MH pakar hukum Pidana Unibos, Husaimah Husain Direktur SPAK Sulsel, Laskar Merah Putih, PB HMI, Peradin Makassar, Jusmiati Lestari : Dewi Keadilan sosial, Maria Direktur HWDI (Himpunan Wanita Disibilitas Indonesia)Sulsel dan juga sejumlah kelompok Sipil yang pro terhadap penolakan revisi UU KPK.

Revisi UU KPK sementara bergulir di DPR. Hak inisiatif DPR di akhir masa jabatan ini telah mengusik kesadaran publik dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih progresif. Pada faktanya menurut Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan, terhadap revisi ini terlalu banyak norma yang justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Yang pertama, Revisi UU KPK mencantumkan ketentuan pembentukan Dewan Pengawas bagi KPK oleh DPR atas usulan Presiden. Sementara keberadaan Dewan Pengawas ini bisa melumpuhkan sistem kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di KPK.

Kedua, Tidak boleh ada penyidik independen. Personel penyidik KPK hanya diperbolehkan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Penyidik pengawal negeri sipil sehingga tidak memungkinkan untuk adanya penyidik independen dari KPK.

Ketiga, Untuk Penyadapan, KPK harus ada izin tertulis. Setelah dapat izin, KPK hanya mendapatkan waktu 3 bulan.

Baca juga :  Danny Ajak Seluruh Masjid Infaqkan Hasil Celengan Bantu Warga Rohingya

Keempat, KPK dilarang menangani kasus yang meresahkan publik.

Kelima, KPK diperbolehkan menghentikan penyidikan dan penuntutan. Padahal, salah satu keistimewaan KPK bahwa kasus yang telah ditangani tidak boleh dihentikan.Penghentian penyidikan dan penuntutan akan membuka peluang untuk adanya intervensi dari berbagai lembaga. Dan lembaga KPK menjadi tidak ada bedanya dengan kepolisian dan kejaksaan.

“Kalau begini modelnya maka KPK tidak ada bedanya dengan Kepolisian dan Kejaksaaan, ” kata
Prof. DR. Marwan Mas SH, MH pakar hukum Pidana Unibos, senin (16/9/19).

Sementara Ketua Fokal NGO Sulawesi, Djusman AR, mengatakan, bahwa pada penegakan hukum tidak semuanya bisa dipercayakan kepada Aparat Penegak Hukum.

“Tidak semua bisa kita percayakan kepada APH, apalagi soal korupsi, artinya semua bekerja, tapi KPK lebih tajam dalam hal pemberantasa dan pencegahan korupsi, “terang Djusman.

Sementara itu Koordinator KOPPEL Syamsuddin Alimsyah mengatakan, bahwa selain substansi norma pengaturan tersebut di atas, menurut Koalsi Masyarakat Sipil Sulsel, bahwa proses pengajuan hak inisiatif revisi UU KPK ini sangat dipaksakan oleh DPR di akhir masa jabatan. Beberapa ketentuan yang seharusnya terpenuhi, oleh DPR telah mengabaikannya, antara lain, Berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas. Sementara Revisi UU KPK tidak masuk dalam daftar Prolegnas.

Kemudian, Usulan revisi UU KPK bentuk inkonsistensi DPR terhadap aturan yang mereka susun sendiri, yaitu Tata Tertib DPR RI khususnya Pasal 65 huruf (d) yang menyatakan Badan Legislasi bertugas menyampaikan dan menyusun rancangan UU usul badan Legislasi dan/atau anggota badan Legilasi berdasarkan program proritas yang sudah disiapkan.

Lanjut Syamsuddin Alimsyah, pada
Pasal 65 huruf f tentang Tata Tertin DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan kedalam program legislasi nasional perubahan.

Baca juga :  Tranparancy dan ACC Dorong Pemkot Makassar Buru Mafia Fasum-Fasos

Dan bisa kita jelaskan kata Syamsuddin, bahwa tidak ada reverensi urgensi revisi UU KPK terutama dalam pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.

“Publik dan KPK sendiri tidak pernah mengajukan untuk melakukan revisi. Keberadaan UU KPK selama ini masih sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK, ” ungkap Syamsuddin Alimsyah,

Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan mengeluarkan petisi dan ditandatangani Menolak Revisi UU KPK dan mendesak DPR menghentikan pembahasan dan menolak revisi UU KPK, tutup Syamsuddin Alimsyah. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top