Pemerintahan

Koalisi Rakyat Sulsel Desak Pansus Hak Angket Keluarkan Rekomendasi Pencopotan Gubernur Sulsel

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Koalisi Gerakan Rakyat Sulsel menuding terjadi praktek nepotisme di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Untuk itu mereka menuntut agar DPRD Sulsel mengambil sikap tegas terhadap adanya indikasi praktek nepotisme di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

“Ada kejanggalan mengenai kinerja pemerintah provinsi Sulsel yang tak lagi pro terhadap rakyat dengan indikasi melakukan praktek Kolusi dan Nepotisme,” kata Asruddin selaku Jenderal Lapangan saat berunjuk rasa di bawah jembatan Fly Over, Makassar, Rabu (24/7/19).

Berikut Video Aksi Koalisi Rakyat Sulsel

Dia juga menduga terjadi pelanggaran-pelanggaran besar selama Nurdin Abdullah menjabat gubernur Sulsel, seperti penyalahgunaan kekuasaan.

“Sebagaimana yang termaktub dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang penyalahgunaan wewenang, jabatan, kekuasaan. Maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang berujung pidana,” pungkasnya.

“Kami minta DPRD Sulsel menjalankan hak angket. Meminta DPRD Sulsel untuk serius dalam menjalankan hak angket sampai pada pencopotan terhadap Gubernur Sulsel dari jabatannya,” tambah Asruddin.

Menurutnya, DPRD Sulsel dapat melaksanakan usulan mengenai hak angket sesuai dengan UU nomor 6 tahun 1954 tentang hak angket kepada pimpinan DPR RI. (*)

Baca juga :  Deng Ical Buka Pekan Budaya 2018
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top