Makassar

KPK Keluarkan Batas Waktu Percepatan Penyelesaian Aset dan Pajak Pemkot Makassar

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memberikan target kepada Pemerintah Kota Makassar untuk penyelesaian dan pensertifikatan Fasum Fasos Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi, Adliansya Malik Nasution usai melakulan monitoring dan evaluasi (Monev) Pemerintah Kota Makassar bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Lantai ll, Kamis (24/10/2019).

Hadir dalam Monev tersebut, Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan serta Koordinator Wilayah lV Korsupgah KPK Wilayah Sulawesi Aldiansyah Malik Nasution membahas hambatan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penertiban aset pemerintah daerah, penertiban Fasum Fasos serta optimalisasi pendapatan daerah.

Dari keterangan Adliansyah Malik Nasution, untuk penyelamatan aset di Kota Makassar, KPK memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk percepatan proses sertifikasi aset dan percepatan penyelesaian penyerahan fasum dan fasos dari pengembang kepada Pemkot Makassar bekerjasama dengan REI, khusus tahun sebelum 2015.

“Jadi yang pertama, pemkot kita berikan waktu 2 tahun seluruh aset dalam bentuk tanah sudah bersertifikat. Kemudian yang kedua, khusus fasum fasos sebelum tahun 2015 pihak pengembang sudah menyerahkan ke Pemkot Makassar, kita juga ajak REI untuk bekerjasama dalam percepatan – percepatan itu, ” terang Adliansyah M Nasution yang akrab disapa Choki, jum’at (25/10/19).

Lanjut Choki menyampaikan berdasarkan dengan hasil monev dan rapat koordinasi terkait perkembangan penyelamatan aset dan peningakatan Pajak daerah kota Makassar, KPK juga menginstruksikan Pemkot Makassar untuk penyelamatan aset agar kiranya Pemkot Makassar membuat sistem koordinasi online antara Dinas Pertanahan, Pemukiman, PTSP dlm rangka pengelolaan data Fasos dan Fasum utk penyerahan di atas tahun 2015.

“Untuk percepatan koordinasi internal pemkot Makassar maka kita instruksikan untuk membuat sistem koordinasi online, ini solusi jika percepatan itu mau dicapai, ” kata Choki.

Baca juga :  Setelah Tata Lorong, Danny Ciptakan Tol Dalam Kota

Khusus Pajak Daerah, KPK juga mendorong percepatan peningkatan Pendapatan Daerah dengan melakukan percepatan penyelasain pemasangan alat rekam online untuk hotel, restaurant, hiburan dan Parkir Percepatan pemasangan alat rekam online dengan target akhir tahun 2019, 1000 alat rekam pajak sudah terpasang dan bekerjasama dengan BANK Daerah.

“Untuk alat rekam pajak Online, tahun kita minta 1000 alat sudah terpasang, ” kata Choki.

Sementara untuk optimalisasi Pendapatan Daerah lainnya, seperti PBB dan BPHTB agar didorong lebih memberikan hasil yg baik, tutup Choki. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top