Hukrim

KPK RI Dalami Carut Marut Aset Pemkot Palopo dan Pemkab Luwu Provinsi Sulsel

PALOPO, METROTIMUR.COM  – Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adiansyah Malik Nasution melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kotamadya Palopo dan Pemkab Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyelamatan dan pengamanan aset Negara.

Diketahui, persoalan aset Pemkot Palopo dan Pemkab Luwu telah mengalami masalah, khususnya pasca pemekaran. Dari informasi yang dihimpun oleh KPK RI, sejumlah aset Pemkab Luwu yang berada di geografis Kota Palopo belum diserahkan ke Pemkot Palopo.

Menurut Aldiansyah Malik Nasution, persoalan aset yang paling mendasar ialah Kota Palopo tidak berani mencatat sebagai aset karena tidak punya dasar, sementara di Pemkab Luwu, aset itu sudah hilang.

“Masalah asetnya karena pemerintahnya tidak berani mencatat, nah, dampaknya bukan hanya tidak jelas kedudukan asetnya, tapi juga berdampak beberapa aset juga hilang, itulah kemudian kami dari KPK RI hadir di Palopo dan Luwu untuk mendorong penyelamatan asetnya, ” kata Choki sapaan akrabnya, jum’at (16/8/19).

Jika aset kondisi seperti itu kata Choki, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, apakah diserahkan langsung ke Pemkot Palopo atau ditinjau ulang.

“Ini ada banyak masalah menurut saya. Contohnya ada 7 rumh dinas Luwu yang ada di Palopo, apakah sudah dialihkn. Dari 7 itu, katanya ada yang sudah dialihkan ke pihak ketiga. Kita mau pertanyakan apa dasar pengalihan aset tersebut. Saya mohon semua disampaikan, tidak ada rahasia,” harap Choky.

Dari 79 aset Luwu yang ada di Palopo, ada beberapa yang ditampilkan karena diduga bermasalah. Seperti rumah jabatan wakil bupati Luwu yang ada di jalan Tandipau, kini atas nama Bahrum Daido. Menurut Choki ini perlu dipertanyakan.

“Apa dasarnya ini, aset tersebut dimiliki oleh mantan bupati,” Tanya Choky.

Baca juga :  Danny Rubah Strategi Serapan Anggarannya

Selain yang dikuasai Bahrum, aset lainnya yang sudah dialihkan ialah tanah rumah dinas pertanian dan peternakan oleh Andi Akrab. di jalan Veteran . Termasuk rumah dinas tenaga kerja yang dijual ke Syaiful Alam. Choki menegaskan, kalau ada rumh jabatan yang dialihkn itu adalah pidana.

“Tolong pastikn kembali statusnya. Pengalihan hak dari pemda coba diperlihatkan. Saya ingin memastikan apakah aset ini sudah dialihkn secara hukum atau secara administrasi saja,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator KPK wilayah Sulsel, Dwi Aprilia Linda mengatakan, sebelumnya hanya 26 aset yang dipermasalahkan pemkab Luwu dan Pemkot Palopo.

“Kami lakukan pendalaman tahun lalu, ternyata setelah rekonsiliasi ketemu 79 aset Luwu yang ada di Palopo. Total nilai aset ada Rp43 mliar lebih.,” sebutnya.

Walikota Palopo, HM Judas Amir mengatakan, apa yang bisa diselesaikan persoalan aset ini segera diselesaikan.

“Kita ikut aturan saja yang mengatur ini. Soal rumah yang dikuasai Bahrum Daido, 3 tahun yang lalu ia sudah menghadap ke saya di Mess yang ada di Jakarta dan perlihatkan sertfikatnya,” kata Judas.

Suasana kemudian cair ketika Bupati Luwu, Basmin Mattayang diberi waktu berbicara. Basmin mengatakan, jauh hari sebelum KPK datang, pihaknya sudah menyatakan akan menyerahkan aset Luwu yang ada di Palopo.

“Kita juga malu, kalu mau terus pertahankan aset ini,” katanya.

Terkait rumah yang sudah dikuasai oleh mantan pejabat Luwu, Basmin juga menjamin mereka siap mengembalikan jika negara membutuhkan.

“Saya pikir pak Bahrum Daido ini orangnya mau diatur karena sudah menghadap. Kalau yang enam mantan pejabat lainnya juga sudah legowo,” tandas Basmin.

Di Akhir pertemuan, Pemkab Luwu dan pemkot Palopo menyepakati seluruh aset Luwu yang ada di Palopo diserahkan. Penandatanganan disaksikan oleh perwakilan KPK, Kajari, Sekda dan lainnya. (*/ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top