banner-1

Politik

KPU: Ingat..! Data Dukungan Perseorangan Dijaga Kerahasiaanya Oleh Undang Undang

KPU Kota Makassar

Makassar, metrotimur.com – KPU Kota Makassar menghimbau kepada seluruh pihak yang tidak masuk dalam jalur koordinasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual (vertual) untuk mengetahui posisi masing – masing.

Menurut Ketua KPU Makassar, Syarif Amir semua pihak diluar Penyelenggara dan Panwas untuk memahami tugas masing – masing dalam vertual.

“Dalam verifikasi faktual hanya PPS dan Panwas dan LO paslon yang menjadi jalur koordinasi diluar dari itu maka tentu ada batasannya, jadi hanya dua petugas yang berkompoten untuk masuk kedalam sistim, untuk LO Paslon sendiri mempunyai tugas untuk berkoordinasi kepada PPS untuk menuntun ke rumah warga yang akan di vertual, ” Kata Ketua KPU, Syarif Amir, sabtu (16/12/17).

Saat dikonfirmasi terkait kewenangan tim pemantau dari Parpol ataupun dari tim pemantau Makassar Maju untuk mengambil gambar atau meminta data, Syarif Amir enggang berspekulasi.

“Kalau hal soal pengambilan gambar atau permintaan data saya pikir bisa dipertanyakan pada Komisioner Divisi data, ” kata Syarif Amir.

Sementara itu Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Makassar, Wahid Hasyim Lukman menyampaikan, “Untuk data B. 1 KWK yang sekarang di vertual itu merupakan data yang dijaga kerahasiaanya tidak semua pihak bisa mengetahui, termasuk tim Pemantau dari Parpol, ” kata Wahid Hasyim.

Lanjut Wahid Hasyim, kerahasiaan data warga yang divertual tersebut juga dikuatkan dalam perturan perundang undangan yang berlaku tentang larangan publikasi nama – nama pendukung paslo perseorangan yang tertuang dalam surat keputusan KPU RI Nomor 564/KPU/IX/2015 yang berbunyi “Nama – nama pendukung dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan merupakan informasi yang dikecualikan yang artinya tidak dapat dipublikasikan sesuai Undang – undang keterbukaan Informasi publik”. Kemudian Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Dukungan Pemilih terhadap calon pererongan dikategorikan sebagai informasi gang bersifat rahasia pribadi”. Dipasal 22E Ayat (1) UUD 1945 Juncto Pasal angka 1(satu) UU Nomor 15 tahun 2011 menegaskan ” Sifat rahasia dalam pemilu termasuk prinsip yang bersifat asas untuk melindungi pemilih atas kemungkinan akibat buruk yang dapat mengancam jiwa dan raga atas pilihan politiknya”. Olehnya kami menghimbau semua pihak untuk bisa mematuhi peraturan dan perundang undangan yang telah ditetapkan, ” tutup Wahid Hasyim Lukman. (Ron).

Baca juga :  Indira Tinjau Kebersihan Puskesmas Makkasau
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top