banner-1

Politik

KPU Makassar Bungkam, Hasil Pleno Tak Bisa Ditunjukkan

Makassar, metrotimur.com – Setelah KPU Makassar menutup diri soal jadwal rapat pleno dan tempat pelaksanaanya pada hari rabu 16 Mei 2018, kembali KPU Makassar tidak menunjukkan etikat baiknya sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Seperti yang dilansir oleh inikata.com, hari ini, minggu (20/5/18).Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar semakin dipertanyakan, dengan melakukan sidang pleno secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui hasilnya. Kini KPU Makassar kembali menolak menunjukkan Berita Acara (BA) hasil pleno, (inikata.com)

Hal ini terjadi saat beberapa Komisioner KPU Makassar yang dikonfirmasi dan dimintai untuk memperlihatkan BA hasil pleno kepada publik itu kemudian enggan dilakukan, bahkan Komisioner KPU Makassar, Andi Syarifuddin tak menjawab sama sekali.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Makassar bagian data, Rahma Saiyed itu juga tak ingin mebeberkan BA hasil pleno tersebut, dia mengatakan BA tidak bisa keluar secara bebas.

“Tidak bisa keluar-keluar itu dek secara bebas,” kata Rahma Saiyed saat dikonfirmasi inikata.com melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (20/5/2018).

Diketahui, setelah KPU Makassar bungkam soal jadwal dan tempat pelaksanaan rapat pleno, kemudian keputusan sikap KPU Makassar menolak mengikuti putusan Panwas Makassar, itu dikeatahui melalui pemberitaan disalah satu media online.

Dimana didalam berita tersebut yang terbitkan pada 17 Mei 2018 dini hari, KPU Makassar dikabarkan telah memutuskan melalui rapat pleno dengan hasil keputusan, menolak menjalankan putusan Panwas Makassar untuk membatalkan SK 64 Penetapan paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar, kemudian KPU Makassar juga menolak untuk menerbitkan SK baru untuk dua paslon seperti yang diperintahkan oleh KPU Makassar.

Patut dipertanyakan, Lembaga seperti KPU yang diamanahkan oleh Negara untuk menjaga dan melindungi hak – hak politik setiap warga negara, kemudian mengambil keputusan diam – diam dengan kata lain tidak ingin diketahui secara keseluruhan, termasuk hasil keputusannya yang menyangkut hak konstitusi warga negara, baik itu hak konstitusional kandidat terlebih khusus lagi hak – hak konstitusional warga negara yang mengantar Danny Pomanto – Indira Mulyasari sebagai Paslon tetap pada pilkada Makassar 2018 yabg ditetapkan oleh KPU Makassar pada hari senin 12 februari 2018 di Gedung KPU Makassar, jalan Perumnas Antang Manggala, Kota Makassar.

Baca juga :  Golkar Makassar Rekomendasikan Aru Maju di Pilkada

“Patut dipertanyakan sikap KPU kalau seperti itu, apakah KPU Makassar sadar, kalau bukan hanya DIAmi yang dirugikan hak konstitusionalnya, 117 jiwa warga Makassar yang telah menyerahkan KTPnya untuk menjadi syarat dan lolos sebagai peserta jalur independen, belum lagi dari total 71 persen yang menjadi relawannya, ” kata salah seorang warga Kec. Panakukang, Ilham.

Ilham mengatakan, jika seperti ini sikap KPU, bisa diprediksi, konflik sosial di Makassar akan semakin besar dan berkepanjangan. Dengan sikap KPU Makassar ini, bisa dipastikan Demokrasi di Makassar akan berantakan dan gaduh. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top