Hukrim

Lemahkan Fungsi Bawaslu, Permohonan Juridicial Review Telah Lalui Sidang Pendahuluan di MK

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Permohonan Juridicial Review yang diajukan oleh Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Sulung Muna, melalui Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 99/PAN.MK/2019. Telah melalui Sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi, jum’at (20/9/19).

Dalam sidang tersebut, terlihat hadir, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Sulung Muna dengan didampingi oleh kiasa hukumnya

Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan ini dilaksanakan di ruang sidang utama, dan dipimpin oleh Prof. Aswanto sebagai ketua panel, Dr. Igede Dewa palguna dan Manahan sitompul yang masing-masing bertindak sebagai anggota panel.

Diketahui, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Sulung Muna, sebelumnya telah mengurai sejumlah poin Juridicial Review, terhadap ini Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, bahwa yang menjadi alasan pengujiannya didasari atas pertimbangan bahwa sejumlah pasal tersebut di anggap krusial untuk di uji di Mahkamah Konsititusi karena mengancam fungsi pengawasan yang melekat pada Bawaslu.

Baca juga :  Dua Hari, Golkar Kuningkan Losari

“Jadi dengan berlakunya Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 UU aquo, secara faktual dapat mengancam kedudukan kami sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, kami secara faktual berpotensi tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena desain kelembagaan yang dipersyaratkan UU a quo adalah Bawaslu RI/ Provinsi, ” terang Nursari, jum’at (20/9/19).

Lebih lanjut Nursari mengatakan, bahwa dirinya beserta pengawas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan anggota Bawaslu yang komisionernya berjumlah 5 orang dan kewenangannya dibagi ke dalam 5 divisi antara lain divisi organisasi dan sumber daya manusia, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, divisi hukum dan informasi, divisi penindakan pelanggaran, dan divisi sengketa.

Kemudian ungkap Nursari, bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2019, dirinya berstatus sebagai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen dan menjabat selama 5 tahun.

Namun pada Pilkada 2020 berdasarkan UU Pilkada, statusnya beserta anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia harus diturunkan menjadi Panwaslu yang bersifat adhoc dan tidak lagi menjabat 5 tahun, tambahnya. (Ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top