Hukrim

Masuk Kategori Aset Bermasalah, 29 SKK Pemkot Makassar Tidak Mencatut Lahan Terminal Daya, Ada Apa..?

MAKASSAR, METROTIMUR.COM  – Dari 29 Rekomendasi Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk fasum fasos yang direkomendasikan Pemkot Makassar ke pihak Kejaksaan Negeri Makassar, lahan Terminal Daya Makassar tidak tercatut didalamnya.

Dari keterangan yang diberikan oleh Kasidatun Kejari Makassar, Adnan, bahwa ada 29 rekomendasi yang diserahkan oleh Pemkot Makassar yang ditanda tangani oleh Pj Wali Kota Makassar, Iqbal suhaeb, dari 29 item, hanya 11 diantaranya untuk dibuatkan rekomendasi Surat Kuasa Khusus (SKK)

“Jadi ada 29 yang direkomendasikan dalam hal penyelesaian aset, 11 diantaranya sudah kita sarankan untuk diterbitkan SKK, dan pertanggal 25 kemarin sudah kita terima, sekarang ini dalam tahapan pengkajian, termasuk diantaranya kegiatan seperti apa nantinya, ” ungkap Adnan, selasa (2/7/19).

Lanjut Adnan, untuk 11 SKK yang diserahkan, menurut Adnan, ada diantaranya tidak lagi menggunakan jalur diluar pengadilan (negoisasi), tetapi harus melalui jalur gugatan hukum Perdata.

Saat dikomfirmasi terkait aset yang ada kini ditempati sebagai Terminal Daya dari 11 SKK yany diterima, Kasidatun Adnan menyampaikan bahwa Aset tersebut tidak masuk didalammya. Namun kata Adnan untuk aset yang ada di Terminal Daya itu masuk dalam kategori aset yang bermasalah.

“Jadi Terminal Daya tidak masuk dalam 29 rekomendasi, dan juga tidak masuk dalam 11 SKK, namun aset di Terminal Daya itu masuk dalam kategori aset yang bermasaalah, ” ungkap Adnan.

Khusus untuk Terminal Daya kita akan berkoordinasi dengan BKAD Kota Makassar, kemudian akan melihat potensi permasalahannya seperti apa, kata Adnan.

Sementara saat dikomfirmasi terlait rencana penyerahan fasum fasos PT. GMTD, Adnan mengatakan, bahwa berdasarkan hasil pertemuan kemarin, paling tidak sudah ada kesepakatan kemudian melakukan langkah langkah untuk percepatan penyerahan PSU tersebut.

Baca juga :  Gunakan Fasilitas Negara Kampanye, Nasran Mo Desak Panwas dan BK DPRD Makassar Untuk Usut

“Jadi sudah ada kesepakatan sisa melihat progresnya sejauh mana, ” tutup Adnan.

Sementara itu dalam wawancara yang berbeda, saat dikomfirmasi terkait lahan Terminal Daya dan Lahan yang ada di Jalan RS. Faisal soal perkembangan prosesnya, Korsubgah KPK RI Wilayah VIII, Almasyah Malik Nasution justru balik bertanya.

“Justru saya mau balik bertanya, bagaimana progresnya dari Pemkot Makassar, ” tegas Alamsyah Malik Nasution yang akrab disapa Bang Coky.

Menurut Bang Coky, dalam penyelamatan aset termasuk pengusutan yang fasum fasos yang berihfungsi harus serius. Terkait skala proritas, Coky me gatakan,  semuanya sama, tetapi ada hal hal yang memang harus didahulukan.

“Jadi kita minta Pemkot Makassar serius dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan kami juga minta catatan kronologinya untuk dicatatkan, kita lihat nanti KPK masuk dalam wilayah yang mana, ” kata Bang Coky.

Diketahui sebelumya, Korsubgah KPK RI Wilayah VIII yang dipimpin langsung oleh Alamsyah Malik Nasution (Bang Coky) dan Kejaksaan dan Tim Aset Pemkot Makassar serta mantan Wali Kota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan Pomanto, beberapa waktu yang lalu melakukan peninjaun di lahan yang diduga bermasalah, diantaranya Lahan Terminal Daya, Lahan Terminal Toddopuli, Lahan Gudang Kargo, Lahan CCR Toddopuli Raya Timur dan Lahan PT. GMTD. (Ron).

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top