Pemerintahan

Mendapat Keberatan Warga, Fasum Fasos Bumi Husada Indah Manggala Menunggu SP Sekda Makassar

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Berdasarkan hasil rapat pembahasan Rencana Penyerahan fasum fasos perumahan Bumi Husada Indah oleh PT. Lintas Karya Pratama, yang terletak di Jalan Tamangapa Raya III, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar Jalan Achmad Yani no. 2, Makassar, Tim Verifikasi PSU Disperkim akan melakukan verifikasi tekhnis untuk tahap penyerahan.

Berdasarkan keterangan Andi Gari Baldi, Kabid PSU Disperkim Kota Makassar, bahwa fasum dan fasos Perumahan Bumi Husada Indah milik PT. Lintas Karya Pratama, sesuai dengan prosedur Perda No 9 tahun 2011, lahan fasum fasos tersebut sudah memenuhi syarat administrasi untuk diserahkan.

“Kita mengacu kepada peraturan, setelah kita telisik semua dokumennya, maka kesimpulannya sudah layak secara administrasi, tinggal mencocokkan fisiknha saja, ” Kata Andi Garibaldi, usai mengikuti rapat bersama dengan pihak PT. Lintas Karya Pratama, Tim Aset, pihak Kejaksaan dan BPN kota Makassar, rabu (26/6/19).

Adapun jadwal verifikasi PSU akan dilaksanaka kata Garibaldi, itu setelah SP dari Sekda Kota Makassar dikeluarkan.

“Jadi untuk verifikasi PSU sisa menunggu SP dari pak Sekda, ” kata Garibaldi.

Dalam rapat tersebut , dari informasi yang diperoleh, pihak yang mewakil warga Bumi Husada Indah melakukan protes terkait rencana penyerahan Fasum fasos PT. Lintas Pratama Karya kepada pemkot Makassar. Alasannya, dimana siteplan yang diketahui oleh warga Bumi Husada Indah, yang kini dibanguni 10 unit rumah diatasnya adalah sarana lapangan olah raga.

“Memang tadi warga yang ikut dirapat tersebut ada keberatan, tetapi secara mekanisme, termasuk siteplan itu sah secara hukum, jadi kita anggap clear “, ungkap Garibaldi.

Bahkan kata Garibaldi, mengenai siteplan yang diakui oleh warga Bumi Husada Indah, menurut salah satu pejabat DTRB, Ir. Supardi menjelaskan kepada perwakilan warga, tentang siteplan yang menjadi acuan warga, disampaikan bahwa pihak DTRB tidak mengetahui sumbernya siteplan tersebut.

Baca juga :  Festival Anak Soleh Menuju Jeneponto

“Dari DTRB juga pertanyakan sumber Siteplan yang menjadi acuan keberatan warga tersebut, ” kata Garibaldi.

Sementara itu Kasi Datun Kejari Makassar yang hadir dalam rapat tersebut menanggapi keberatan warga Bumi Husada Indah menyampaikan, bahwa semua harus mengacu kepada Perda No 9 tahun 2011 dan Perwali Nomor 97 tahun 2015.

Mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari Pihak Dinas PM -PTSP yang diwakili oleh Daryani ST, MT, menyampaikan, bahwa penerbitan IMB itu kita lakukan setelah semua mekanisme sudah dilalui mulai dari administrasi sampai kepada tekhnisny.

“Jadi kami sependapat dengan pihak kejaksaan, yakni mengacu kepada Perda No 9/2011 dan Perwali Nomor 97/2015, itu dasar kami menerbitkan IMB, ” jelas Daryani. (Ron)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top