banner-1

Politik

Mendapat Kecaman dari Warga, KPU Makassar Dinilai Tidak Netral di Pilkada Makassar

Makassar, metrotimur.com – Masyarakat pendukung kolom kosong desak KPU Makassar untuk transparan di Pilkada Makassar 2018.

Kekesalan warga tersebut itu lahir, KPU Makasssar sampai hari ini belum juga memberi kejelasan hukum terkait paslon yang resmi ikut dalam pilkada Makassar.

Kecaman masyarakat itu mencuat saat sosialisasi gerakan sosial coblos kolom kosong yang diselenggarakan di Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang, sabtu malam (9/6/18).

“Harusnya KPU sebagai aktor penyelenggara wajib terbuka, bagaimana menjelaskan status Pilkada Makassar, kolom kosong ataukah tanpa paslon, faktanya, sampai sekarang kan belum ada kejelasan dari pihak KPU Makassar, ” kata tokoh masyarakat Kelurahan Mamajang Dalam, H. Aripuddin Hamarung, sabtu malam (9/6/18).

Lanjut H. Arifuddin mengatakan, kalaupun kolom kosong sekarang mewabah samapi ke lorong – lorong, itu karena ulah KPU sendiri yang tidak ingin mensosialisasikan kolom kosong, sementara KPU sendiri yang secara sepihak, telah bersikap hanya mengakui paslon tunggal, tanpa mempertimbangkan keputusan Panwaslu Makassar.

“KPU ini sepertinya hanya fokus kepada kepentingan paslon Appi – Cicu, ada apa..?, sementara kami yang punya pilihan lain tidak ada perhatian, bahkan KPU seakan – akan menganggap kami ini  tidak punya hak memilih di Pilkada Makassar, ” kesal H. Arifuddin.

Faktanya kata H. Arifuddin, sampai saat ini tidak ada satu pihak dari KPU Makassar yang turun ke warga menyampaikan ataupun mensosialisasikan mekanisme kolom kosong. Nah oleh karena itu kami sebagai warga meminta kepada pihak KPU untuk segera bersikap tegas dan terbuak kepada warga, status pilkada Makassar apakah kolom kosong atau tanpa paslon tegas H. Arufuddin.

Diketahui, konstalasi politik Makassar sampai saat ini masih belum menemui kepastian hukum, pasalnya KPU dan Panwaslu berbeda pandangan terkait SK 64. KPU bersikap SK 64 tetap dianggap sah, sementara pihak Panwaslu Makassar telah menetapkan SK 64 telah dinyatakan batal demi hukum. (fhr)

Baca juga :  Orasi Politik, Danny Janjikan Pekerjaan Bukan Uang

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top