banner-1

Hukrim

Menolak Putusan Panwas, KPU Makassar Tanpa Sadar Telah Membatalkan SK Penetapan Appi – Cicu

Makassar, metrotimur.com – KPU Makassar telah membuat gaduh pesta demokrasi di Kota Makassar. Setelah mendiskualifikasi paslon DIAmi atas perintah MA, kembali KPU Makassar membatalkan pencalonan Paslon Munafri Aripuddin – A. Rahmatika Dewi dengan menolak mengeksekusi putusan sidang Musyawarah Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar 2018.

Pasca penolakan KPU Makassar atas putusan Panitia Sidang Musyawarah sengketa Pilkada Makassar 2018 untuk membatalkan SK Penetapan Paslon tunggal Appi – Cicu dan menerbitkan SK baru 2 (dua) paslon yakni Paslon Munafri Aripuddin – A. Rahmatika Dewi dan Paslon Moh. Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti pada Pilkada tanggal 27 juni 2018, KPU Makassar dinilai telah mengugurkan pasangan Appi – Cicu.

Dengan pembangkangan menolak putusan Panitia Sidang Musyawarah Sengketa Pilkada Makassar 2018, tindakan KPU Makassar baik sengaja maupun tidak sengaja telah ikut membatalkan Paslon Appi – Cicu sebagai peserta Pilkada Makassar.

“Benar, sikap KPU Makassar baik disengaja maupun tidak disengaja dengan tidak tunduk dan patuh terhadap keputusan Panitia Sidang Musyawarh Sengketa Pilkada Makassar 2018, maka SK 64 Penetapan paslon Appi – Cicu sebagai Paslon tunggal ikut dibatalkan oleh KPU Makassar, ” kata kuasa hukum DIAmi, Adnan Buyung Azis, Kamis (17/5/18).

Sementara itu ditempat yang berbeda, melalui Humas Panwaslu Makassar, Moh. Maulana, SH, MH mengatakan, pada intinya yang menjadi objek sengketa pada sidang musyawarah yang digelar oleh Panwas Kota Makassar, dimana KPU sebagai pihak termohon atas gugatan DIAmi terkait SK 64 pembatalan.

Menurut Maulana, gugatan DIAmi dan apa objek sengketa yang disidangkan itu, bukan lagi apa yang telah diputuskan oleh MA, tetapi objek sengketa yang berbeda yakni SK 64 pembatalan Paslon DIAmi dan Penetapan Paslon tunggal Appi – Cicu. Dan Majelis Sidang sudah memerintahkan kepada KPU Makassar untuk mengeksekusi putusan sidang Musyawarah sengketa tersebut dan menerbitkan SK baru untuk dua Paslon, dan putusan sidang Musyawarah sengketa Pilkada Makassar 2018 merupakan perintah UU.

Baca juga :  Mendiskualifikasi DIAmi Putusan PTTUN Keliru, Berikut Penjelasannya..!

” Iya melanggar perundang – undangan, KPU keliru kalau tidak menerbitkan SK yang baru yakni SK dua paslon, sebab SK 64 telah batal demi hukum oleh Panwaslu melalui sidang Musyawarah Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018, ” tegas Maulana, kamis (17/5/18).

Menurut Maulana, tentu KPU keliru, sebab SK 64 adalah cacat hukum sementara hingga saat ini belum ada penetapan terbaru yang di buat oleh KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakilwalikota makassar 2018 yang prosedural sebagaimana perintah putusan panwaslu, ” Kunci Maulana. (Sqd05).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top