banner-1

Hukrim

Merasa Dirugikan, Panwas: Permohonan Appi – Cicu Tidak Memiliki Legal Standing

Kuasa Hukum Appi - Cicu ( Irfan idham/ Habibi)

Makassar, metrotimur.com  – Ditolaknya permohonan tim hukum Appi – Cicu sebagai pihak terkait dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Makassar 2018. Tim hukum Appi – Cicu bahwa dasar penolakan tersebut tidak boleh ditafsirkan kerugian nyata tersebut secara sempit.

“Pada intinya kami sudah mengajukan diri sebagai pihak terkait, potensi kerugian itu tidak bisa ditafsir sempit, bahwa ketika yang dimohonkan itu pembatalan dan bisa memberikan konsekuensi hukum atas batalnya salah satu paslon baru bisa dianggap kerugian. Padahal dengan diprosesnya permohonan ini secara langsung sudah merugikan klien kami karena proses hukum yang kami lakukan sebelumnya seolah-olah tidak diperhitungkan oleh panwas, ” ungkap Habibi, sabtu(5/5/18).

Kemudian Kata Habibi, Sengketa ini juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Selain itu, sejak terbitnya SK KPU klien kami sudah melakukan sosialisasi dengan mekanisme satu calon tunggal tentu dengan biaya dan tenaga yang cukup besar. Jadi bisa dibayangkan kerugian yang dialami klien kami dengan adanya permohonan ini.

Sementara itu Panwas Kota Makassar yang resmi menolak permohonan Appi – Cicu sebagai pihak terkait. Menurut Humas Panwas, Muh.Maulana, bahwa keputusan tersebut setelah melakukan rapat internal Panwas, bahwa permohonan tim hukum Appi – Cicu untuk masuk sebagai pihak terkait, tidak sejalan dengan Perbawaslu.

“Terkait permohonan tim hukum Appi – Cicu yang ingin masuk sebagai pihak terkait, berdasarkan hasil pleno, pimpinan menolak permohonan Appi – Cicu, dimana hasil kajian pimpinan menyatakan legal standing permohonannya tidak berdasar, ” kata Humas Panwas Kota Makassar, Muh. Maulana, sabtu (5/5/18).

Kemudian, sebelum diputuskan pada sidang pleno, sejak masuknya permohonan untuk masuk sebagai pihak terkait, kami juga menggelar rapat internal kemudian kita bawa ke ruang pleno dan harus ditolak. Menurut Maulana, berdasarkan penafsiran pimpinan terhadap permohonan sebagai pihak terkait, tentu sebelumnya dikaji dulu, apakah didalam permohonanya ada yang berpotensi merugikan kepentingan secara nyata atau tidak, namun kerugian yang nyata yang dimaksud oleh Perbawaslu tidak ditemukan.

Baca juga :  Diskominfo Ingatkan, 1 Mei Pemblokiran Total Kartu Prabayar

“Jadi pertimbangan tidak ditemukannya potensi kerugian secara nyata itu, kemudian menjadi dasar rujukan pimpinan dalam menilai tentu mengacu kepada Perbawaslu, dan memang prosesnya pada saat permohonan itu masuk sebagai pihak terkait, sejak masuk sampai ke proses persidangan tersebut perdebatan di internal pimpinan itu ada, dan hasilnya kesimpulannya yakni ditolak, ” terang Maulana. (*/Fhr)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top