banner-1

Hukrim

Modus Operandi Beralihnya Fasum Fasos, ACC Kembali Desak Pihak Kejaksaan dan Pemkot Makassar

Fasum Fasos Jalur Hijau Kecamatan Manggala Kota Makassar

Makassar, metrotimur.com – Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, kembali mendesak Kejaksaan dan Pemkot Makassar untuk mengambil langkah tegas penanganan kasus fasum fasos Kota Makassar.

Kesan lamban penanganan kisruh fasum fasos kini menjadi target ACC untuk terus mengawasi dan mengawal proses hukumnya. Menurut Wakil Ketua ACC Sulawesi, Kadir Wakunobun, Kejaksaan dan Pemkot Makassar harus tegas dalam menangani kasus fasum fasos yang telah dialih fungsikan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.

“Kita minta Kejaksaan harus mengambil langkah – langkah hukum yang tegas, dimana beberapa laporan dan fakta lapangan sudah masuk ke tim terpadu, artinya upaya hukum sudah harus berjalan, jangan adalagi kesan lamban dalam mengambil sikap, ” kata Kadir, selasa (14/11/17).

Menurut Kadir, perubahan fungsi fasum fasos itu bisa dilihat dari data pencatatan penyerahannya kepada Pemkot Makassar. Olehnya sangat terbuka pintu masuk untuk mengetahui apa sebab – sebab perubahannya. Misalnya Jalur Hijau di Kecamatan Manggala 34.433 m2 untuk jalur hijau kemudian terjadi perubahan peruntukan menjadi bangunan .

“Sangat jelas di Jalur Hijau Manggala, secara fakta pihak perum perumnas pernah menyerahkan ke Pemkot Makassar berdasarkan site plan pada tanggal 26 Maret 1988 dengan nomor peyerahan dari pihak Pertama dalam hal ini Perum Perumnas Nomor: Cab.VII/563/03.1988 kepada pihak kedua dalam hal ini Pemkot Makassar dengan Nomor : 350/684/perj/Bappeda/88 dengan luas 34.433 m2 sebagi fungsi Jalur Hijau. Kemudian dari identifikasi atau temuan sebahagian lahan berubah menjadi Ruko. Tentu perubahan itu tidak begitu saja, kuat dugaan perubahan tersebut ditenggarai oleh oknum – oknumtertentu kala itu, bisa dari pejabat Pemkot itu sendiri atau dari oknum anggota dewan yang kerap kali ikut bermain dalam pengalihfungsian fasum fasos, ” kata Kadir.

Baca juga :  Dua Pelaku Pembusuran Diamankan Oleh Polsek Manggala

Lanjut Kadir, Sangat lucu ketika ada bangunan (komersil) diatas fasum fasos kemudian pembangunannya termasuk izinnya tidak dalam pengawasan Pemkot Makassar , pertanyaannya, darimana Izin Mendirikan Bangunannya (IMB) keluar. kemudian mengenai status lahan kenapa terjadi tumpah tindih kepemilikannya, sementara jauh sebelum berdirinya puluhan bangunan Ruko, lahan jalur hijau (fasos) Manggala tersebut sudah diserahkan secara hukum menjadi milik negara, jelas Kadir.

Olehnya kata Kadir Wakonobun, “Kita akan kawal kasus Fasum Fasos Jalur Hijau Manggala, dan kami mendesak pihak Kejaksaan untuk bersikap tegas. Upaya untuk melaporkan ke KPK juga kami akan lakukan. Kami juga mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam pengembalian aset negara ini, ” Kata Kadir.

Tak hanya masyarakat, Pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Tugas Perangkat Daerah serta lembaga-lembaga pemerintah setingkat lainnya juga diajak untuk berkonstribusi mengumpulkan bukti bukti yang kuat untuk menjerat para oknum pejabat juga oknum anggota Dewan yang diduga terlibat didalam pengalihfungsian fasum fasos di Kota Makassar, tambahnya.

Sebelumnya, ditempat yang berbeda, Ketua Pansus Fasum Fasos DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir juga menilai penanganan kasus fasum fasos lamban.

“Kita desak aparat termasuk tim terpadu untuk jangan mengulur – ulur lagi, fasum fasos kita selamatkan dan pelakunya kita serahkan kepenegak hukum secepatnya. Masyasarakat juga mendesak percepatan penyelesaiannya, ” Kata Wahab Tahir, senin (13/11/17).

Modus Operandi Beralihnya Tanah Fasum/Fasos 

Modus yang sering terjadi adalah suatu aset Kab/Kota ataupun pemprop berupa fasum atau fasos yang belum diserahkan oleh pengembang atau sudah diserahkan namun belum tercatat di Pemerintah adalah beralihnya status hak atas tanah kepada pihak lain. Peralihan tersebut biasanya dimulai dari penawaran atau keinginan oleh pihak swasta yang mengetahui situasi atas Fasum/Fasos tertentu dan kemudian pihak swasta tersebut mengajak, membujuk atau menyuap oknum aparat kelurahan sampai ketingkat Kecamatan untuk membuat dokumen atau surat keterangan palsu.

Baca juga :  ARU Lounching Program " Ini Baru Kopi Kopinya Beda "

Tanah Fasum/Fasos tersebut sengaja diduduki terlebih dahulu dan beberapa tahun kemudian pihak swasta yang menduduki mengajukan permohonan sertifikat kepada BPN dengan bukti kepemilikan girik atau leter c yang dipalsukan oleh oknum aparat kelurahan/kecamatan. Permohonan tersebut di BPN akan diteliti terlebih dahulu dengan melihat kelokasi tanah untuk mengecek penguasaan lahan oleh pemohon dan pengukuran luas tanahnya.

Berdasarkan girik atau leter C dan form permohonan yang juga diketahui dan ditandatangani oleh aparat kelurahan/Kecamatan setempat pihak BPN akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada pemohon.

Modus lainnya adalah terjadinya perubahan posisi tanah berupa fasos/fasum dari penyerahan awal dengan kondisi terkini, hal ini dimungkinkan terjadi akibat tidak dilakukannya pencatatan aset pada saat penyerahan awal dari pihak pengembang oleh pihak kab/kota ataupun pemprop . Sehingga seiring dengan perjalanan waktu serta terjadinya kenaikan harga tanah pada beberapa posisi tertentu membuat pengembang atau pengelola melakukan perubahan letak tanah fasum fasos tersebut. (Ron/kh).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top