Hukrim

Monev KPK, Pemanfaatan Aplikasi MCP di Kota Makassar dan 3 Kabupaten Belum Memuaskan

Foto: Dwi Linda Aprilia (Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel)

MAKASSAR, METROTIMUR.C0M – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi progres Aplikasi Monitoring Centre for Prevention” (MCP) di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya Aplikasi tersebut diperkenalkan oleh KPK RI melalui Korsupgah Wilayah VIII Sulsel dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulsel.

Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII Sulsel, Dwi Linda Aprilia KPK mengatakan, aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan monitoring.

“Dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring,” kata Linda, di Gedung Balaikota Makassar, selasa (10/9/19).

Linda menjelaskan, bahwa aplikasi MCP berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data/laporan ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian kata Linda, selain laporan yang disampaikan, juga dapat dilampirkan bukti fisik yang difoto dan dikirimkan bersama dengan laporan yang dientri.

Aplikasi ini dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan “self assesment”, ujarnya.

Diketahui, hari ini, selasa (10/9/19) kami dari Korsupgah KPK RI telah meminta kepada 4 Pemda di Provinsi Sulsel, yakni Kota Makassar, Kab. Gowa, Maros dan Takalar untuk mengevaluasi, sudah sejauh mana pemanfaatan aplikasi MCP tersebut. Dari power point yang ditampilkan, progres MCP, dari hasil monev KPK, menurut linda hasilnya masih dalam kategori standar.

“Pemanfaatan Aplikasi MCP di Kab. Gowa, Takalar, Maros dan Kota Makassar sendiri itu progresbtamasih dalam posisi standar, ” ungkap Linda.

Menyikapi progres MCP, Linda dalam arahannya mengingatkan pentingnya evaluasi berbasis sistem, sehingga tindakan tindakan pencegahan dengan mudah di evaluasi dan di monitoring.

“Capaian masih standar, sehingga perlu perhatian khusus dan tindakan dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang serius, ” terang Linda.

Baca juga :  Appi - Cicu Merasa Terganggu, Tim Hukum DIAmi: Apa Hubungannya

KPK menghimbau, dari beberapa indikator penilaian, Inspektorat diharapkan melakukan review terhadap bagian Pengadaan ( BLPB) dengan harapan bisa meningkatkan kualitas kerja termasuk pokja pemilihan.

“Sekiranya ada tekanan tekanan untuk proses pemilihan penyedia, telepon saya nanti saya tegur ke pimpinannya, kalau tidak mendengar saya kirim masalah nya ke bagian penyidik KPK, ” tegas Linda.

Hal yang paling penting dan tidak bisa dipisahkan, adalah dalam hal mutasi. Seharusnya setiap kali melakukan mutasi harus melibatkan sekda, psdm, dan inspektorat, karena memutasi seorang ASN paling minimal memakai standar nilai dari kinerja dengan nilai minimal 25 %, bukan asal main mutasi saja, pungkasnya

Linda kembali mengingatkan para Pemda Se Sulsel, agar kiranya komitmen dalam hal pencegahan terjadinya korupsi, setiap Pemda untuk konsisten dalam pemanfaatan semua aplikasi atau tekhnologi yang diberikan oleh KPK.

“Semua pemda harus serius, tidak boleh main – main, kita ini fokus untuk pencegahan, oleh karena itu Pemda juga harus bekerjasama dengan baik, sekali lagi kita tidak main – main, sehingga potensi korupsi itu bisa kita patahkan, ” kunci Linda. (ron)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top