banner-1

Hukrim

Muh.Sabri : Saya Tidak Laporkan Soal Perjanjian Sewa Lahan Buloa Ke Wali Kota

Makassar, metrotimur.com – Terdakwa kasus sewa lahan negara Buloa Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo, Muh.Sabri membenarkan seluruh keterangan kesaksian Walikota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan Pomanto di depan majelis hakim pengadilan Tipikor Negeri Makassar, senin (16/10/17).

Pembenaran kesaksian Wali Kota Danny oleh Asisten I Muh. Sabri , setelah Walkota Makassar Danny Pomanto menjelaskan kesaksiannya kepada Majelis Hakim, bahwa disposisi yang di keluarkan kepada Bappeda dan Sekda adalah , disposisi dalam rangka tindak lanjut dari permintaan PT. Pelindo untuk mempermudah akses jalan untuk menuju ke proyek MNP.

Mengenai pelaporan terkait mediasi pihak PT.PP dan pihak penggarap lahan Buloa yakni Rusdi dan Jayanti, Muh. Sabri dihadapan Majelis Hakim membenarkan, bahwa dirinya tidak memberikan pelaporan tersebut terkait mediasi kedua pihak swasta tersebut yakni PT.PP dan Penggarap Lahan Buloa Rusdin dan Jayanti, dimana dalam mediasi antara pihak PT.PP dan Rusdin dan Jayanti yang dibuktikan dengan penanda tanganan kesepakatan sewa lahan negara Buloa sebesar 500 juta rupiah.

“Benar, Saya tidak melaporkan sewaktu selesai memediasi kedua pihak swasta tersebut yakni PT.PP dan Penggarap Rusdin dan Jayanti terkait sewa lahan, melainkan yang saya laporkan kepada pak wali kota  adalah terkait groudbeaking bahwa sudah aman dan terkendali sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, ” kata Sabri di hadapan sidang, senin (16/10/17).

Berdasarkan fakta sidang pada tanggal 2 oktober 2017, Kuasa hukum terdakwa Rusdin dan Jayanti,  Ulil Amri dihadapan sidang mengatakan, bahwa sewa lahan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni PT.PP dan Rusdin – Jayanti dan bukan diinisiasi oleh Pemkot Makassar.

“Perjanjian kesepakatan sewa lahan itu memang dilakukan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni PT.PP dan Rusdin diruang rapat asisten I Muh.Sabri. Adapun perjanjian tersebut untuk dilakukan diruang rapat Asisten I itu juga atas permintaan PT.PP sendiri, bukan diinisiasi oleh pemkot Makassar ataupun Muh.Sabri, melainkan atas inisiasi PT.PP dan Jen Tang turut serta dalam pertemuan di ruang rapat Asisten I, ” terang Ulil Amri kepada majelis hakim , senin 2 Oktober 2017.

Baca juga :  Rofi Munawar: BBM dan LPG Jelang Lebaran, Harus Mudah dan Terkontrol

Adapun penanda tanganan yang dilakukan oleh Muh.Sabri di surat perjanjian kesepakatan sewa lahan tersebut, kapasita Asisten I Muh.Sabri hanya mengetahui saja, menurut keterangan Ulil Amri yang juga hadir sebagai perwakilan dari pihak Jayanti di penanda tanganan kesepakatan sewa lahan tersebut diruang rapat asisten I sebagai saksi , itu juga atas permintaan dari PT. PP itu sendiri dan tidak dijadwalkan oleh Pemkot Makassar.

“Jadi pak Sabri hanya mengetahui saja dan itu permintaan penanda tanganan itu juga atas permintaan PT.PP, tujuannya untuk menguatkan isi perjanjiannya saja, ” Kata Ulil Amri, senin 2 Oktober 2017.

Adapun keterangan terdakwa Muh.Sabri terkait tanda tangannya disurat perjanjian kesepakatan kedua bela pihak yakni PT.PP dan penggarap yakni Rusdin dimana jayanti pada saat itu diwakili oleh Ulil Amri sebagai kuasa hukum Rusdin dan jayanti dan Jen Tang ikut hadir dipenanda tanganan peejanjian kesepakatan sewa lahan  , membenarkan bahwa ia menanda tangani, tetapi menurut keterangan Muh. Sabri di hadapan majelis hakim pada sidang tanggal 2 Oktober 2017 , Asisten I Muh.Sabri tidak langsung menanda tangani , melainkan mempertanyakan kenapa ia harus bertandan tangan sementara ia selaku Pemkot Makassar tidak masuk di pihak sewa menyewa lahan tersebut.

“Saya tidak serta merta menanda tangani , justru saya bertanya kenapa saya harus bertanda tangan sementara saya bukan pihak didalam perjanjian tersebut , tetapi pihak PT.PP mengatakan sebagai penguatan isi perjanjian saja, ” Kata Sabri di hadapan sidang 2 Oktober 2017.

Berdasarkan keterangan terdakwa Muh.Sabri dan dibenarkan oleh Saksi Ulil Amri , bahwa Muh. Sabri tidak sedang dalam ada didalam ruangan rapat asisten I pada saat kedua belah pihak yakni PT.PP dan Rusdin menanda tangani surat peejanjian kesepakatan sewa lahan buloa, menurut Saksi Ulil Amri , Muh. Sabri ijin keluar karena bertepatan dengan ada tamu yang harus diterima oleh asisten I , setelah beberapa saat kemudian Muh. Sabri pun kembali masuk kedalam rungan rapat.

Baca juga :  Lurah Tamparang Keke Nobar Bersama Wali Kota Di Manggala

“Pada saat penanda tanganan perjanjian kesepakatan lahan tersebut antara pihak penyewa yakni PT.PP dan penggarap lahan Rusdin , Muh.Sabri sedang berada di luar ruangan, setelah masuk kembali, surat perjanjian ke sewa lahan kedua belah pihak tersebut sudah di tanda tangani, kemudian sodorkan kepada Muh.Sabri sebagai mengetahui sebagai penguatan saja dari isi perjanjian kesepakatan tersebut dan Muh.Sabri sempat mempertanyakan kapasitasnya sebagai apa sambil membaca isi perjanjiannya, ” terang Ulil Amri pada sidang, senin 2 Oktober 2017. (Ron)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top