banner-1

NEWS

Mutasi Pejabat Harus Sesuai UU ASN

MAKASSAR, METROTIMUR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan kepada Wali Kota Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dalam pelakasanaan mutasi dan rotasi seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)  seperti Lurah, Camat dan Kepala Dinas, harus mengacu pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Pendapatan DPRD Kota Makassar, Basdir. Dia mengatakan bahwa meskipun kebanyakan pejabat hanya di rotasi yakni sebanyak 45 SKPD, itulah keweanangannya lagi pula ada Baperjakat yang memberikannya masukan.

“Itu kewenangan Pak Wali, Saya kira Pak Wali tahu potensi para pejabatnya. Lagi pula ada Baperjakat yang memberi masukan,” ungkapnya saat di Kantor DPRD Makassar, Senin (2/5/16).

Legislator Fraksi Demokrat ini hanya berharap bahwa Danny Pomanto tetap mengacu pada Undang-undang ASN agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang seblumnya sudah terjadi seperti adanya beberapa hal yang tidak mengacu pada Undang-undang tersebut. “Itu harus tetap mengacu pada aturan ASN karena sebelumnya terjadi banyak beberapa hal yang tidak mengacu pada itu,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam mutasi mendatang dari total 54 SKPD di Makassar, hanya 45 yang di rotasi selebihnya hanya di mutasi.

Sebelumnya Wali kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto memundurkan jadwal pelantikan pejabat SKPD lingkup Pemkot Makassar, yang sebelumnya direncanakan tanggal 2 Mei mendatang dijadwalkan tanggal 6
Mei.

Orang nomor satu kota Makassar ini menjelaskan, saat jumlah pejabatyang akan dilantik sebanyak 45 SKPD mulai dari lurah, camat hingga dinas-dinas terkait.

“Sekitar 45 pejabat esalon II,III dan IV yang dirotasi dan sebagian dimutasi, kebanyakan rotasi sesuai kinerja dan hasil evaluasi,”jelasnya.(and

Baca juga :  Organisasi Pimpinan Indira Santuni Panti Asuhan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top