Uncategorized

Optimalisasi Pajak, Djusman AR: Kepatuhan Tidak Sempurna Tanpa Kesadaran Tanggung Jawab

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK), Djusman AR mengapresiasi pihak KPK RI dalam membangun koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta masyarakat dalam program Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah, kamis (15/8/19).

Hal itu disampaikan oleh Djusman AR saat memberikan pandangan dalam diskusi Sosilisasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, di Hotel Singasana, Makassar, rabu (14/8/19). Hadir dalam Sosilisasi Pajak Daerah tersebut, yakni, Korsupgah KPK RI, Aldiansyah Malik Nasution, Kajari Makassar, Dicky Wahyudi Rahardjo, Wakapolrestabes Makassar, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, pihak Bank Sulselbar dan para pengusaha hotel dan Restoran dan Ketua DPRD Makassar.

Menurut Djusman AR, bahwa kehadirannya dalam forum tersebut itu berksesuain dengan UU Nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Ia mengatakan, akan mustahil penegakan hukum lahir terwujud tanpa melibatkan peran masyarakat itu sendiri.

Artinya kata Djusman yang dikenal sangat dekat dengan mantan Ketua KPK Abaraham Samad, lahirnya keterlibatan masyarakat itu sendiri bukan berarti adanya rasa tidak percaya dengan aparat penegak hukum.

“Tadi Bang Choki hadir karena perintah UU, dalam rangka koordinasi dalam hal optimalisasi pajak daerah, saya juga sebagai perwakilan masyarakat itu juga merupakan perintah UU Nomor 28 tahun 199 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahb yang bebas KKN, ” kata Djusman diawal sambutanya, rabu (14/8/19).

Terkait kepatuhan wajib pajak dan wajib pungut pajak ketika hanya kepatuhan saja indikatornya, tetapi menurut Djusman AR, justru hal yang terpenting adalah kesadaran taat pajak, terangnya.

Kemudian saling kontrol itu adalah bagian dari konsisten dalam keseiringan dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Baca juga :  Pakabaji Community Sokong Danny Pomanto Pimpin Makassar dua Periode

“Jadi bukan hanya NGO yang mengontrol , tapi NGO juga harus dikontrol, ” tegas Djusman.

Olehnya, kami dari NGO mengapresiasi pihak Bapenda Makassar dan seluruh pihak terkait dalam giat ini sebagai wadah untuk membuka krank transparansi publik, katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan juga menyampaikan terima kasihnya atas terbentuknya tim terpadu ini, tentu dengan peran serta Aparat Penegak Hukum, NGO dan berbagai lembaga negara dalam realisasi pendapatan daerah yang maksimal.

“Bapenda akan terus bekerja maksimal, power dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, serta NGO, dan lapisan masyarakat yang ikut dalam realisasi optimalisasi pajak daerah, terkusus lagi para pengusaha hotel dan restorant dan wajib pungut pajak lainnya, untuk tetap mengedepankan , kepatuhan dan kesadaran pajaknya, ” tutup Irwan Adnan. (edo)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top