banner-1

Hukrim

Pakar Hukum: Membocorkan Berkas Kandidat Perseorangan Hukum Pidana Menanti

Makassar, metrotimur. com – Penyelenggara pilkada bertanggungjawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dokumen nama pendukung pasangan calon perseorangan. Jika bocor, ancaman pidana penjara maksimal dua tahun dan denda Rp 20 juta bisa menjerat pelaku, minggu (16/12/17).

Nama-nama pendukung yang tertera dalam formulir BW1- KWK perseorangan merupakan informasi yang dikecualikan dan atau dilarang untuk dipublikasikan. Ketentuan tersebut dipertegas KPU dalam SK KPU NO.564/KPU/X1/2015.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan UU Keterbukaan Informasi menegaskan, dukungan pemilih terhadap calon perseorangan dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia pribadi.

Pasal 22 (e) ayat 1 UUD 1945 menyebutkan sifat rahasia dalam pemilu termasuk yang tersifat azas untuk melindungi pemilih terhadap kemungkinan yang berakibat buruk, yang dapat mengancam jiwa dan raga atas pilihan politiknya.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur ketentus bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 20 juta.

Pakar Hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali Talib, menuturkan KPU dan Panwas merupakan dua stakeholder penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga, penting bagi dua instansi ini untuk menjunjung tinggi independensinya.

“Ketika ada oknum pegawai KPU yang terlibat membocorkan berkas administrasi kandidat, maka hal itu dapat diberi sanksi berat. Karena memang, informasi seputar kandidat dalam tahapan verifikasi bersifat rahasia,” tegas Prof Hambali, Selasa (12/12) kemarin, seperti yang dilansir Rakyatsulsel.com

Prof Hambali menjelaskan, jika ada oknum yang membocorkan berkas kandidat, maka akan diproses secara hukum pidana. Berkas dukungan bersifat rahasia yang dipegang oleh kandidat.

“Sebagai penyelenggara, apakah dia KPU dan Panwas, domain pertanggungjawabannya dalam Undang-undang Pemilu. Tapi ketika dia masuk pada ranah hukum, secara umum itu tidak bisa dilepaskan juga pertanggungjawabannya,” ungkapnya. (*)

Baca juga :  KPU Dilema, Bawaslu: Ingat Keputusan Kami Juga Final dan Mengikat

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top