Makassar

Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Melanggar Ketentuan, Kopel Indonesia Layangkan Petisi

MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Pagi ini, rabu (10/7/19) sekira pukul 11.00 Wita, KOPEL Indonesia menyerahkan Petisi kepada Pansus Angket DPRD Sulsel terkait rapat tertutup yang terjadi kemarin oleh Pansus Angket saat pemeriksaan mantan Kepala Biro Pembangunan, Jumras, dan Sekda Prov.Sulsel, Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si.

Fenomena sidang tertutup terhadap pemeriksaan Jumras dan Sekda, Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si melanggar komitmen tim pansus yang dari awal menyatakan rapat-rapat tim pansus hak angket akan melaksanakan secara terbuka. Jelas Anwar Razak.

Koordinator KOPEL Indonesia, Anwar Razak menyebut bahwa tidak hanya tim pansus hak angket inkonsiten, akan tetapi tim pansus hak angket juga telah melanggar tata tertib pelaksanaan hak angket dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tim pansus Hal angket telah melanggar tata tertib pelaksanaan hak angket, “tegas Anwar Razak.

Lebih lanjut dijelaskan Anwar Razak, dalam UU KIP Pasal 2 Ayat (1) bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Selain itu, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 berbunyi semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Rapat-rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum adalah kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara.

Anwar menambahkan, dalam konteks pemeriksaan terhadap Jumras yang dilakukan secara tertutup karena pembahasan Rp 10 milyar, sesungguhnya tidak mesti ditakutkan akan menimbulkan kegaduhan.

“Jelaskan saja secara benar adanya kepada publik untuk diketahui. Justru dengan rapat tertutup persepsi publik menjadi liar dan bisa menduga telah terjadi praktik dagang dalam pengadaan barang dan jasa, ” kata Anwar Razak.

Baca juga :  Kompak, Lurah Paropo dan Kasi Kebersihan Pantau Langsung Aktivitas Satgas Kebersihan

Dengan kondisi tersebut, Anwar Razak menegaskan bahwa pansus hak angket telah mengabaikan hak informasi bagi publik sebagaimana dimandatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

“Bukan hanya itu, panitia khusus hak angket juga telah keliru menafsirkan tata beracaranya sendiri yang secara tegas selama ini menyatakan semua rapat dilaksanakan secara terbuka, ” ungkap Anwar.

Selain itu, Anwar juga meminta pansus hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap konsisten membuka semua rapat-rapat pansus angket termasuk memberikan akses publik dan media untuk memantau lansung jalan rapat pansus angket.

Seperti diketahui, penyerahan petisi dilakukan oleh Nurlianti, pemantau hak agket KOPEL Indonesia kepada ketua pansus, bapak Kadir Halid, Rabu, 10 Juli 2019. (rls)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top