banner-1

Politik

Panwas Makassar Apresiasi Walikota Danny Pomanto Dalam Menjaga Netralitas Jajarannya

Makassar, metrotimur.com – Ketua Panwas Kota Makassar dan jajarannya, mengapresiasi Walikota Makassar Ir.Moh Ramdhan “Danny ” Pomanto atas instruksi yang telah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu untuk jajarannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Kami sangat mengapresiasi Walikota Makassar Ir.Danny Pomanto yang sudah jauh hari mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dengan mengeluarkan surat intruksi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2018 dan baru hari ini kami ketahui, ” Kata Ketua Panwas Makassar, Nursari melalui via telepon, minggu (3/12/17).

Menurut Nursari, Walikota Makassar Danny Pomanto sangat memahami batasan batasan ASN itu sendiri dalam politik, sehingga sangat sejalan dengan apa yang menjadi perintah undang – undang dan tugas dan kewenangan kami sebagai Panwas, yakni mengawasi netralitas para ASN dalam menyalurkan hak politiknya, salah satunya adalah tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjaga netralitasnya, terang Nursani.

Terkait dengan direkomendasikan 6 (enam) orang ASN ke komisi ASN, Nursani mengatakan, “Bahwa apa yang ditegaskan oleh Walikota Makassar Danny Pomanto dalam surat edarannya membuktikan bahwa langkah – langkah dalam melahirkan netralitas para ASN memang sudah diatur didalam Undang – Undang ASN, ” kata Nursari.

Kenapa hanya ASN yang melekat di Pemkot Makassar, Nursani menjelaskan, “ASN yang berada di bawah pemerintahan Kota Makassar, dimana Walikota Makassar yang juga merupakan bakal calon Walikota Makassar yang sekarang sudah masuk dalam tahapan pilwalkot, maka resistensi politik tentu akan terjadi ketika pemimpinnya sebagai petahana maju sebagai peserta, artinya bukan kami membeda bedakan dengan calon kandidat yang lain, tetapi itulah konsekuensi seorang petahana untuk menjaga netralitas insititusinya, kami juga akan menindak jika kami juga temukan ASN atau laporan yang berpihak kepada kandidat lainnya,” Ungkap Nursari.

Baca juga :  Tim Pejuang Aziz Qahhar Hadir Diagenda Jelajah Gerbang Pulau Partai Golkar Makassar

Tetapi dengan pelarangan ASN melalui instruksi Walikota Makassar, Danny Pomanto untuk tidak terlibat dalam politik praktis bukan berarti undang – undang ASN tersebut mengamputasi hak politik ASN, hak politik ASN tetap dijamin oleh Negara dan diperbolehkan memilih calon pemimpin tetapi memiliki cara yang sejalan dengan UU ASN yaitu menjaga netralitasnya, Kata Nursari.

Olehnya sekali lagi kami dari jajaran Panwas Kota Makassar sangat mengapresiasi Walikota Makassar dengan lahirnya surat edaran yang bersifat instruksi yang mengacu kepada Undang – Undang ASN yang seacara otomatis telah membantu kerja – kerja dalam mensosialisasikan perihal peran ASN dalam politik, Ucap Nursari. (Ron).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top